Guru PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu 2027, Purbaya Pastikan APBN Aman

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 19 Agustus 2026 - 14:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027, Jumat (14/8/2026).(KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY )

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027, Jumat (14/8/2026).(KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY )

Jakarta, APGtimes.com – Pemerintah memastikan pengalihan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 2027 tidak akan mengganggu kondisi fiskal negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah telah menghitung kebutuhan anggaran untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Pemerintah juga melakukan simulasi terhadap anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Langkah tersebut bertujuan menjaga keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang akan tetap kita jaga di 2,4 persen defisitnya,” kata Purbaya dalam rapat bersama DPR RI, Selasa (18/8/2026) malam.

Pemerintah Hitung Dampak Anggaran

Purbaya memastikan pemerintah sudah menghitung dampak fiskal dari pengalihan status guru PPPK tersebut.

Baca Juga :  RUU Perampasan Aset Mulai Dibahas 5 November, DPR Bidik Pengesahan Desember 2026

Menurut dia, kebijakan tersebut tetap bisa berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan APBN. Pemerintah akan menyesuaikan kebutuhan anggaran dengan kondisi fiskal nasional.

“Jadi kita sudah hitung semua dan bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal,” ujar Purbaya.

DPR Finalisasi Status Guru PPPK

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut pemerintah dan DPR telah memfinalisasi status guru PPPK paruh waktu dan guru PPPK yang ingin menjadi PNS.

Dasco mengatakan pembahasan tersebut mencakup guru di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pemerintah juga memasukkan guru madrasah negeri dan guru taman kanak-kanak dalam pembahasan.

“Kami sudah sampai pada finalisasi hasil rapat mengenai status guru P3K paruh waktu, P3K yang mau jadi PNS di lingkungan Kemendikdasmen, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK,” kata Dasco.

Menurut Dasco, pengangkatan guru PPPK menjadi PNS menjadi salah satu aspirasi yang sering disampaikan para guru kepada DPR.

Baca Juga :  Harga Kedelai Naik Akibat Rupiah Melemah, Menkeu Siapkan Solusi untuk Pedagang Tempe

Ada 1,1 Juta Lebih PPPK Guru

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyebut terdapat 955.245 PPPK yang berprofesi sebagai guru.

Selain itu, pemerintah mencatat 231.246 PPPK paruh waktu yang juga bekerja sebagai guru.

Pemerintah memperkirakan kebutuhan guru nasional mencapai 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru di bawah Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kebutuhan guru juga mencakup Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda.

Rini mengatakan pemerintah akan memberikan kesempatan kepada guru PPPK paruh waktu untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu mulai 2027.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menata status kepegawaian guru sekaligus memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di berbagai satuan pendidikan.

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Satgas PKH Temukan Dugaan Sawit Ilegal di Riau, Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut
Dasco Minta Sekolah hingga Keluarga Korban Bullying Ikut Kawal Revisi UU Perlindungan Anak
BGN Coret 1.637 Sekolah Elite dari Penerima MBG, Target Program Kini Tembus 78 Juta Orang
Terungkap! Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Yogyakarta Berangkatkan 17 WNI, Janjikan Rp 50 Juta per Bulan
Cak Imin Ungkap Kebutuhan Rp 110 Triliun untuk Jaminan Kesehatan Warga Miskin, APBN Baru Siapkan Rp 68 Triliun
WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban Berasal dari Jakarta hingga Sumut
BGN Coret 1.637 Sekolah dari Penerima MBG, Ini Alasan dan Penjelasan Sudaryono
Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektare Dicabut, Ini Temuan Pelanggaran Satgas PKH
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 13:09 WIB

Satgas PKH Temukan Dugaan Sawit Ilegal di Riau, Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut

Sabtu, 21 November 2026 - 12:09 WIB

Dasco Minta Sekolah hingga Keluarga Korban Bullying Ikut Kawal Revisi UU Perlindungan Anak

Sabtu, 21 November 2026 - 11:09 WIB

BGN Coret 1.637 Sekolah Elite dari Penerima MBG, Target Program Kini Tembus 78 Juta Orang

Jumat, 20 November 2026 - 23:59 WIB

Terungkap! Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Yogyakarta Berangkatkan 17 WNI, Janjikan Rp 50 Juta per Bulan

Jumat, 20 November 2026 - 21:09 WIB

WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban Berasal dari Jakarta hingga Sumut

Berita Terbaru