Kemenbud dan Kementerian PKP Siapkan Revitalisasi 3.500 Rumah Adat di Indonesia

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 19 Mei 2026 - 09:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Kemenbud

Foto: Kemenbud

Jakarta, APGtimes.com — Menteri Kebudayaan Fadli Zon bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait untuk membahas revitalisasi rumah adat dan bantuan hunian bagi pekerja seni.

Pertemuan tersebut membahas penguatan dukungan pemerintah terhadap pelestarian rumah adat serta bantuan perumahan bagi pelaku budaya di berbagai daerah.

Kemenbud Fokus pada Dua Program

Dalam pertemuan itu, Kementerian Kebudayaan menyiapkan dua fokus utama, yakni revitalisasi fisik rumah adat dan bantuan hunian bagi seniman serta pelaku budaya lainnya.

Fadli Zon mengapresiasi langkah Kementerian PKP yang mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang perumahan rakyat.

Menurut Fadli, program tersebut menyasar masyarakat desil 1 hingga 4 yang membutuhkan dukungan perbaikan rumah.

Baca Juga :  Maruli Simanjuntak Bantah Ada Instruksi TNI Bubarkan Nobar Film Pesta Babi

Kemenbud Usulkan Bantuan untuk Pelaku Budaya

Fadli mengatakan Kemenbud akan mengusulkan penerima bantuan dari kalangan seniman, pelaku budaya, hingga juru pelihara situs cagar budaya.

Mereka nantinya bisa memperoleh dukungan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

“Selain itu juga kami akan usulkan kepada Kementerian PKP agar dihidupkan program revitalisasi rumah-rumah adat yang jumlahnya cukup banyak di Indonesia,” kata Fadli.

Lebih dari 3.500 Rumah Adat Perlu Perhatian

Fadli mengungkapkan data Kementerian Kebudayaan mencatat lebih dari 3.500 rumah adat di Indonesia membutuhkan perhatian dan penyelamatan.

“Mungkin jumlahnya lebih, tapi yang terdata pada kami ada 3.500 rumah adat yang mungkin perlu perhatian dan penyelamatan,” ujar Fadli.

Baca Juga :  KPAI Ungkap Kasus Penelantaran Anak Tertinggi Terjadi di Jawa Barat

Kementerian PKP Siapkan Skema Bantuan

Maruarar Sirait mengatakan pemerintah perlu segera menjalankan program tersebut agar bantuan cepat dirasakan masyarakat adat dan pelaku seni.

Kementerian PKP menyiapkan skema bantuan BSPS untuk 3.053 masyarakat adat dan pelaku seni.

Pemerintah akan memberikan bantuan Rp25 juta untuk wilayah Maluku Utara dan Papua, Rp40 juta untuk daerah terpencil, serta Rp20 juta untuk wilayah lainnya.

Program tersebut juga melibatkan pendamping yang membantu masyarakat dalam proses pembangunan dan perbaikan rumah.

Pemerintah Ingin Jaga Warisan Budaya

Melalui kerja sama lintas kementerian ini, pemerintah ingin menjaga rumah adat sebagai warisan budaya bangsa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merawat tradisi budaya di berbagai daerah. (dr*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Belanja Subsidi dan Kompensasi Tembus Rp153,1 Triliun hingga April 2026
PT Tren Gen Horizon Resmi Kantongi HAKI dari DJKI, Perkuat Bisnis Periklanan Digital
Komisi X DPR Dorong Kemendikdasmen Benahi Pengelolaan Guru di Daerah
Maruli Simanjuntak Bantah Ada Instruksi TNI Bubarkan Nobar Film Pesta Babi
Viral di Medsos, Sapi 1,1 Ton dari Padang Terpilih Jadi Kurban Presiden
Eks Ketua BPK Tegaskan Kewenangan Hitung Kerugian Negara Ada di BPK
Pemerintah Pastikan Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Tak Tambah Defisit APBN
Wamenhaj Klaim Pelaksanaan Haji 2026 Lebih Baik, Kartu Nusuk dan Kloter Jemaah Tertata
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 20 Mei 2026 - 10:09 WIB

Belanja Subsidi dan Kompensasi Tembus Rp153,1 Triliun hingga April 2026

Rabu, 20 Mei 2026 - 09:08 WIB

PT Tren Gen Horizon Resmi Kantongi HAKI dari DJKI, Perkuat Bisnis Periklanan Digital

Selasa, 19 Mei 2026 - 19:09 WIB

Komisi X DPR Dorong Kemendikdasmen Benahi Pengelolaan Guru di Daerah

Selasa, 19 Mei 2026 - 17:09 WIB

Viral di Medsos, Sapi 1,1 Ton dari Padang Terpilih Jadi Kurban Presiden

Selasa, 19 Mei 2026 - 16:08 WIB

Eks Ketua BPK Tegaskan Kewenangan Hitung Kerugian Negara Ada di BPK

Berita Terbaru