Padang, APGtimes.com – Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran Rp1,1 triliun dari APBN untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana hidrometeorologi di Kota Padang, Sumatera Barat. Pemerintah menjadwalkan proyek tersebut mulai berjalan pada Agustus 2026.
Meski anggaran telah tersedia, Pemerintah Kota Padang masih menghadapi kendala pembebasan lahan yang menjadi syarat utama pelaksanaan proyek.
Untuk mempercepat persiapan, Pemkot Padang menggelar rapat koordinasi bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang pada Senin (29/6/2026).
Pemkot Padang Kejar Penyelesaian Lahan
Wali Kota Padang Fadly Amran memerintahkan seluruh perangkat daerah mempercepat penyelesaian administrasi pertanahan.
Ia juga menginstruksikan camat dan lurah turun langsung ke lapangan agar proses pembebasan lahan tidak menghambat pekerjaan.
Menurut Fadly, proyek tersebut menjadi langkah penting untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana.
Pemkot Siapkan Relokasi dan Tata Ruang Baru
Selain mempercepat pembangunan infrastruktur, Pemkot Padang menyiapkan langkah mitigasi jangka panjang.
Pemerintah kota membuka opsi relokasi bagi warga yang masih tinggal di kawasan rawan bencana.
Pemkot juga mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar penataan kawasan lebih aman dari risiko bencana.
BWS Kerjakan Bendung dan Pengendali Banjir
Pelaksana Tugas Kepala BWS Sumatera V Padang Reski Wahyudi menjelaskan anggaran Rp1,1 triliun akan mendukung pembangunan infrastruktur pengendali banjir dari hulu hingga hilir.
Pada tahap awal, BWS memprioritaskan rehabilitasi Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago.
BWS juga membangun dinding penahan tanah, memperkuat tebing sungai, serta membuat check dam di kawasan Batang Kuranji dan Air Dingin.
Pekerjaan Dimulai Agustus 2026
BWS menilai penyelesaian pembebasan lahan menjadi penentu kelancaran proyek.
Apabila Pemkot Padang menyelesaikan seluruh proses administrasi sesuai target, BWS akan memulai pekerjaan fisik pada Agustus 2026.
Selanjutnya, pemerintah menargetkan seluruh proyek selesai dalam waktu tiga tahun sehingga infrastruktur pengendali banjir dapat melindungi masyarakat secara maksimal.
