Jakarta, APGtimes.com – Pemerintah terus mendorong transformasi pelayanan publik agar masyarakat memperoleh layanan yang mudah, cepat, berkualitas, dan berintegritas.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan pemerintah menempuh berbagai cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Langkah tersebut mencakup penguatan Mal Pelayanan Publik (MPP), inovasi, digitalisasi, layanan omnikanal, hingga pembangunan Zona Integritas (ZI).
Rini menyampaikan hal itu dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (7/9/2026).
“Pelayanan publik merupakan salah satu bentuk kehadiran negara yang paling langsung dirasakan masyarakat,” ujar Rini dalam keterangan tertulis, Selasa (8/9/2026).
Menurut Rini, pemerintah tidak cukup hanya memastikan petugas menjalankan prosedur. Pemerintah juga harus memberikan layanan yang mudah, berkualitas, berintegritas, serta sesuai kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Perkuat Mal Pelayanan Publik
Rini menjelaskan, pemerintah terus mengembangkan MPP sebagai pusat layanan yang menghubungkan berbagai instansi. Masyarakat dapat mengurus berbagai kebutuhan melalui satu tempat tanpa harus mendatangi banyak kantor pemerintahan.
Pemerintah juga mengembangkan sistem pelayanan omnikanal untuk menjangkau masyarakat melalui berbagai pilihan. Masyarakat dapat memilih layanan tatap muka, layanan bergerak atau jemput bola, layanan mandiri, hingga layanan digital.
“Dalam pelayanan publik, integrasi proses bisnis, data, dan sistem menjadi faktor penting agar masyarakat memperoleh pelayanan yang sama, cepat, dan konsisten melalui kanal apa pun yang dipilih,” kata Rini.
Pemerintah juga ingin memperluas jangkauan MPP ke wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses. Perluasan tersebut mencakup daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
Inovasi Pelayanan Terus Bertambah
Selain memperkuat MPP, pemerintah mendorong setiap instansi menciptakan inovasi pelayanan publik.
Hingga 2026, Indonesia telah meraih sembilan penghargaan United Nations Public Service Awards (UNPSA) melalui berbagai inovasi pelayanan publik.
Rini menilai penghargaan bukan menjadi tujuan utama. Menurut dia, pemerintah harus mengambil manfaat dari inovasi yang berhasil dan menerapkannya di wilayah lain.
“Penghargaan bukanlah tujuan akhir, tetapi inovasi menjadi bukti serta memberikan dampak untuk direplikasi dan diperluas agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas,” ucap Rini.
Dengan cara tersebut, inovasi tidak berhenti sebagai program unggulan satu instansi. Pemerintah dapat memperluas manfaatnya kepada masyarakat di daerah lain.
Zona Integritas Perkuat Pelayanan
Pemerintah juga memperkuat integritas aparatur dalam menjalankan transformasi pelayanan publik.
Kementerian PANRB bersama Ombudsman RI dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendorong instansi pemerintah membangun Zona Integritas di tingkat pusat maupun daerah.
Program tersebut menyasar unit pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada unit yang menghadapi risiko pungutan liar, percaloan, dan konflik kepentingan.
Melalui Zona Integritas, pemerintah menargetkan pelayanan yang lebih cepat dan transparan. Masyarakat juga dapat memperoleh kepastian mengenai standar pelayanan serta terhindar dari pungli dan praktik percaloan.
Transformasi Menyasar Seluruh Birokrasi
Rini menegaskan, pemerintah tidak dapat memisahkan transformasi pelayanan publik dari reformasi birokrasi.
Menurutnya, tata kelola, proses bisnis, sumber daya manusia, integritas, serta sistem pemerintahan ikut menentukan kualitas pelayanan.
Karena itu, pemerintah perlu mengintegrasikan proses kerja, data, dan sistem agar masyarakat memperoleh layanan yang konsisten melalui berbagai kanal.
Pemerintah juga perlu memperkuat kerja sama antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pihak lain yang terlibat dalam pelayanan publik.
Dengan langkah tersebut, pemerintah menargetkan pelayanan publik semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap birokrasi. (de*)
