Zulhas Bongkar Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG, SPPG Membengkak 6.877 Titik

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 11 Juni 2026 - 16:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menggelar rapat koordinasi bersama kementerian teknis terkait di kantornya, Jakarta, Selasa (9/6/2026). (KOMPAS.com/Syakirun Ni'am)

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menggelar rapat koordinasi bersama kementerian teknis terkait di kantornya, Jakarta, Selasa (9/6/2026). (KOMPAS.com/Syakirun Ni'am)

Jakarta, APGtimes.com — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap adanya dugaan jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut jumlah dapur MBG saat ini mencapai 27.877 titik. Angka tersebut jauh melampaui rencana awal yang hanya sebanyak 21.000 titik.

Akibatnya, jumlah SPPG bertambah sebanyak 6.877 titik dari target yang telah ditetapkan pemerintah.

“Terjadi jual beli titik. Yang seharusnya rencana awal 21.000 titik, sekarang sudah ada 27.877 titik. Jadi ada pembengkakan 6.877 titik,” kata Zulhas usai rapat bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Potensi Pemborosan Capai Rp12 Triliun Setahun

Zulhas menilai lonjakan jumlah dapur MBG berpotensi membebani anggaran negara dalam jumlah besar.

Menurutnya, pemerintah harus mengeluarkan insentif lebih dari Rp1 triliun setiap bulan akibat bertambahnya ribuan titik dapur tersebut.

Baca Juga :  Presiden Rombak Pimpinan BGN, Nanik S Deyang Gantikan Dadan Hindayana

Jika kondisi itu terus berlangsung selama satu tahun, potensi pemborosan anggaran dapat mencapai lebih dari Rp12 triliun.

“Kalau satu bulan lebih dari Rp1 triliun, berarti setahun bisa sekitar Rp12 triliun. Karena itu perlu penataan dan perbaikan segera,” ujarnya.

Pemerintah Lakukan Penataan Selama Sebulan

Pemerintah akan melakukan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional selama satu bulan ke depan.

Langkah tersebut bertujuan memperbaiki sistem pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Zulhas menegaskan pemerintah akan mempertahankan program yang berjalan baik. Sebaliknya, pemerintah akan mengevaluasi dan memperbaiki berbagai temuan yang dianggap bermasalah.

“Satu bulan ini kita fokus melakukan penataan. Yang baik tentu kita lanjutkan, sedangkan yang bermasalah harus segera diperbaiki,” katanya.

Zulhas Optimistis Manajemen Baru BGN Lebih Baik

Dalam kesempatan itu, Zulhas juga mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengganti struktur kepemimpinan Badan Gizi Nasional.

Baca Juga :  Status Manajer Koperasi Merah Putih: Zulhas Tegaskan Hanya Pegawai BUMN Sementara 2 Tahun

Ia berharap manajemen baru mampu memperbaiki berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Menurutnya, kepemimpinan baru harus memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan sesuai tujuan dan harapan masyarakat.

“Akhirnya Presiden mengambil keputusan dengan menghadirkan manajemen baru. Kami berharap mereka bisa menjalankan program ini lebih baik lagi,” ujar Zulhas.

MBG Jadi Sorotan Publik

Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program unggulan pemerintah yang menyasar jutaan pelajar di seluruh Indonesia.

Namun dalam beberapa bulan terakhir, program tersebut menghadapi berbagai sorotan. Mulai dari dugaan penyimpangan tata kelola, masalah pendanaan, hingga temuan dugaan jual beli titik dapur MBG.

Pemerintah kini berupaya memperbaiki sistem pengawasan dan tata kelola agar pelaksanaan program berjalan transparan, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (de*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Disdik Sulsel Ungkap Alasan Evaluasi 326 Kepala Sekolah Terkait Dana BOS
Kejagung Tak Sita Seluruh Motor Listrik BGN, Fokus Usut Dugaan Korupsi Rp1 Triliun
DPR Panggil Pertamina, Waspadai Lonjakan Konsumsi Pertalite Usai Pertamax Naik
Sidang Blueray Cargo Bongkar Dugaan Aliran Dana Rp91 Miliar ke Bea Cukai, BPOM, dan Kemendag
Harga Pertalite Hari Ini 13 Juni 2026 Tetap Rp10.000 per Liter, Stok Dipastikan Aman
DPR Minta Audit 6.877 Dapur MBG, Potensi Pemborosan Capai Rp1 Triliun
Pertalite Langka Usai Harga Pertamax Naik, Warga dan Ojol Kelimpungan
Daftar Harga Pupuk Subsidi dan Non Subsidi Juni 2026, Urea hingga NPK Terbaru
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juni 2026 - 21:09 WIB

Disdik Sulsel Ungkap Alasan Evaluasi 326 Kepala Sekolah Terkait Dana BOS

Sabtu, 13 Juni 2026 - 20:09 WIB

Kejagung Tak Sita Seluruh Motor Listrik BGN, Fokus Usut Dugaan Korupsi Rp1 Triliun

Sabtu, 13 Juni 2026 - 15:09 WIB

DPR Panggil Pertamina, Waspadai Lonjakan Konsumsi Pertalite Usai Pertamax Naik

Sabtu, 13 Juni 2026 - 14:09 WIB

Sidang Blueray Cargo Bongkar Dugaan Aliran Dana Rp91 Miliar ke Bea Cukai, BPOM, dan Kemendag

Sabtu, 13 Juni 2026 - 11:09 WIB

Harga Pertalite Hari Ini 13 Juni 2026 Tetap Rp10.000 per Liter, Stok Dipastikan Aman

Berita Terbaru