Pajak Marketplace Ditunda Lagi, Pemerintah Baru Berlakukan PPh Pedagang Online November 2026

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 6 Agustus 2026 - 12:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ditemui di Kantor Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Jakarta, Rabu (15/7/2026).(KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ditemui di Kantor Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Jakarta, Rabu (15/7/2026).(KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY)

Jakarta, APGtimes.com – Pemerintah kembali menunda penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang online yang berjualan melalui marketplace. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tersebut untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Sebelumnya, pemerintah menjadwalkan kebijakan itu mulai berlaku pada 1 Agustus 2026. Namun, pemerintah memilih menggeser jadwal pelaksanaannya setelah mengevaluasi kondisi ekonomi nasional yang masih membutuhkan dukungan.

Pemerintah Fokus Menjaga Daya Beli

Purbaya menjelaskan pemerintah belum ingin menambah beban pelaku usaha maupun masyarakat. Karena itu, pemerintah memprioritaskan stabilitas konsumsi sebelum menerapkan kebijakan pajak baru.

Menurut Purbaya, pemerintah tidak hanya mengacu pada pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga memantau indeks kepercayaan konsumen, penjualan ritel, dan daya beli masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan.

Baca Juga :  IHSG Dibuka Melemah ke 5.249, Saham BRPT dan CPIN Tertekan

Ia menilai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29 persen belum cukup kuat. Oleh sebab itu, pemerintah memilih menunggu hingga kondisi ekonomi menunjukkan perbaikan yang lebih merata.

Penerapan Pajak Mundur ke November

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan jadwal baru pemungutan PPh Pasal 22 mulai 1 November 2026 sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan penundaan itu memberi ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha menghadapi kondisi ekonomi saat ini.

Baca Juga :  Cicilan UMKM Korban Bencana Terancam Macet, DPR Desak OJK Beri Keringanan Kredit

Selama masa penundaan, DJP mencabut penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22. Menjelang November, DJP akan menunjuk kembali marketplace yang memenuhi persyaratan untuk menjalankan kewajiban tersebut.

Pedagang Tetap Mendapat Pengembalian Dana

Marketplace juga akan mengembalikan PPh Pasal 22 yang sebelumnya mereka pungut dari pedagang dalam negeri. Langkah tersebut memastikan pedagang tidak mengalami kerugian selama masa penundaan.

Meski pemerintah mengubah jadwal pelaksanaan, pemerintah tetap mempertahankan isi kebijakan pajak tersebut. Dengan cara itu, pemerintah berharap pemulihan ekonomi terus berjalan, konsumsi masyarakat tetap terjaga, dan pelaku usaha memiliki waktu lebih panjang untuk beradaptasi. (de*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

IHSG Tertekan BI Rate 6 Persen dan Sikap Hawkish The Fed, Ini Daftar Saham Pilihan
BI Berpeluang Naikkan Suku Bunga Lagi pada 2027, BI Rate Diproyeksi Tembus 6,50 Persen
Wall Street Bergejolak, Dow Jones Anjlok 561 Poin saat Saham Nvidia Berbalik Melemah
Harga Emas Pegadaian 19 November 2026 Turun, Cek Rincian Galeri 24, Antam, dan UBS
Investor Asing Ramai-Ramai Jual Saham Bank, BBRI dan BMRI Tertekan Rp205 Miliar
Harga Emas Antam Hari Ini 18 November 2026 Turun Rp1.000, Cek Daftar Harga dari 0,5 Gram hingga 1 Kg
Harga Emas Antam Hari Ini Anjlok Rp7.000, 17 November 2026: Cek Harga dari 0,5 Gram hingga 1 Kg
Rupiah Terancam Melemah ke Rp18.270 per Dolar AS, Keputusan BI 18 November Jadi Penentu
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:09 WIB

IHSG Tertekan BI Rate 6 Persen dan Sikap Hawkish The Fed, Ini Daftar Saham Pilihan

Kamis, 19 November 2026 - 18:09 WIB

BI Berpeluang Naikkan Suku Bunga Lagi pada 2027, BI Rate Diproyeksi Tembus 6,50 Persen

Kamis, 19 November 2026 - 12:09 WIB

Wall Street Bergejolak, Dow Jones Anjlok 561 Poin saat Saham Nvidia Berbalik Melemah

Kamis, 19 November 2026 - 10:09 WIB

Harga Emas Pegadaian 19 November 2026 Turun, Cek Rincian Galeri 24, Antam, dan UBS

Rabu, 18 November 2026 - 18:09 WIB

Investor Asing Ramai-Ramai Jual Saham Bank, BBRI dan BMRI Tertekan Rp205 Miliar

Berita Terbaru