DPR Minta Pemerintah Ubah Sistem Mitigasi Bencana, Banjir Padang Jadi Alarm Perubahan Iklim

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 6 Agustus 2026 - 16:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kondisi kahan pertanian warga yang berubah menjadi aliran sungai di Kuranji Kota Padang akibat banjir.(Rahmat Panji (Kompas.com))

Kondisi kahan pertanian warga yang berubah menjadi aliran sungai di Kuranji Kota Padang akibat banjir.(Rahmat Panji (Kompas.com))

Jakarta, APGtimes.com – Anggota DPR RI Alex Indra Lukman meminta pemerintah segera mengubah strategi mitigasi bencana agar tidak lagi bergantung pada pola musim. Menurutnya, perubahan iklim membuat cuaca semakin sulit diprediksi sehingga pemerintah harus menerapkan sistem perlindungan masyarakat yang lebih adaptif.

Alex menyampaikan pandangan tersebut setelah banjir melanda Kota Padang dan sejumlah wilayah di Sumatera Barat saat musim kemarau. Ia menilai peristiwa itu menjadi bukti bahwa perubahan iklim telah mengubah pola bencana di Indonesia.

DPR Dorong Tata Kelola Risiko Iklim Nasional

Alex menegaskan pemerintah harus membangun sistem mitigasi berbasis risiko iklim. Ia menilai pendekatan yang hanya mengacu pada kalender musim sudah tidak mampu menjawab tantangan cuaca ekstrem.

Menurutnya, hujan berintensitas tinggi kini dapat turun kapan saja. Karena itu, pemerintah perlu memperbarui kebijakan agar mampu melindungi masyarakat dari berbagai ancaman bencana.

Baca Juga :  Kepala BKN Ungkap Banyak Barang Hilang di Kantor Pemerintah, ASN Diberi Peringatan

Alex juga mengusulkan pembentukan National Climate Risk Governance. Sistem tersebut akan menyatukan koordinasi BMKG, BNPB, kementerian teknis, pemerintah daerah, dan seluruh penyelenggara layanan publik dalam menghadapi risiko iklim.

Informasi Cuaca Harus Langsung Menjadi Aksi

Alex meminta pemerintah mengubah informasi cuaca menjadi dasar pengambilan keputusan. Pemerintah harus memakai data tersebut untuk menyiapkan infrastruktur, melindungi masyarakat, dan menjaga pelayanan publik tetap berjalan.

Ia menilai pemerintah perlu mengantisipasi risiko sebelum bencana muncul. Langkah itu akan memperkuat kesiapsiagaan nasional sekaligus mengurangi dampak yang dirasakan masyarakat.

Alex juga menegaskan pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan kecepatan evakuasi saat bencana terjadi. Pemerintah harus memperkuat pencegahan agar kerugian dapat ditekan sejak awal.

Banjir Padang Jadi Momentum Evaluasi

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan banjir di Kota Padang tidak merusak rumah maupun fasilitas umum secara berat. Air juga tidak membawa lumpur sehingga dampaknya lebih ringan dibandingkan banjir besar sebelumnya.

Baca Juga :  Guru PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu 2027, Purbaya Pastikan APBN Aman

Pemerintah daerah bersama BNPB, TNI, dan Polri langsung menyalurkan bantuan kepada warga serta mempercepat penanganan di lapangan. Pemerintah juga memperbaiki jaringan PDAM yang kembali terdampak banjir.

Hujan deras yang mengguyur Kota Padang sejak 3 Agustus 2026 menyebabkan banjir di 23 titik pada sembilan kecamatan. Kawasan bantaran Sungai Batang Kuranji dan Lubuk Minturun mengalami dampak paling besar.

Alex berharap pemerintah menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan evaluasi. Ia mendorong seluruh pemangku kepentingan memperkuat sistem mitigasi berbasis risiko iklim agar Indonesia lebih siap menghadapi cuaca ekstrem pada masa mendatang. (yp*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

TNI Siagakan 66.510 Personel untuk Tangani Karhutla di Indonesia
Prabowo Tinjau Karhutla Kalbar, 3.704 Hotspot Terdeteksi
Natalius Pigai Usul Pendidikan HAM Punya Kurikulum dan Buku Khusus
Komdigi Kirim 15 Ton Logistik dan 20 Starlink untuk Korban Gempa NTT
Prabowo Tiba di Kalimantan, Langsung Cek Penanganan Karhutla
KPK Pastikan Mahasiswa Terkait Kasus Korupsi Unsoed Tetap Bisa Kuliah
Menkes Ingatkan Bahaya Asap Karhutla, PM2,5 Bisa Picu ISPA
Prabowo Kerahkan TNI-Polri Tangani Karhutla di 4 Provinsi Kalimantan
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 23:59 WIB

TNI Siagakan 66.510 Personel untuk Tangani Karhutla di Indonesia

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 23:09 WIB

Prabowo Tinjau Karhutla Kalbar, 3.704 Hotspot Terdeteksi

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 22:09 WIB

Natalius Pigai Usul Pendidikan HAM Punya Kurikulum dan Buku Khusus

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 20:09 WIB

Komdigi Kirim 15 Ton Logistik dan 20 Starlink untuk Korban Gempa NTT

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 17:09 WIB

Prabowo Tiba di Kalimantan, Langsung Cek Penanganan Karhutla

Berita Terbaru

Tangkapan layar Presiden Prabowo Subianto saat meninjau salah satu titik lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat, Sabtu (22/8/2026).(Dokumentasi YouTube Sekretariat Presiden)

Nasional

Prabowo Tinjau Karhutla Kalbar, 3.704 Hotspot Terdeteksi

Sabtu, 22 Agu 2026 - 23:09 WIB