DPR Minta Pemerintah Ubah Sistem Mitigasi Bencana, Banjir Padang Jadi Alarm Perubahan Iklim

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 6 Agustus 2026 - 16:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kondisi kahan pertanian warga yang berubah menjadi aliran sungai di Kuranji Kota Padang akibat banjir.(Rahmat Panji (Kompas.com))

Kondisi kahan pertanian warga yang berubah menjadi aliran sungai di Kuranji Kota Padang akibat banjir.(Rahmat Panji (Kompas.com))

Jakarta, APGtimes.com – Anggota DPR RI Alex Indra Lukman meminta pemerintah segera mengubah strategi mitigasi bencana agar tidak lagi bergantung pada pola musim. Menurutnya, perubahan iklim membuat cuaca semakin sulit diprediksi sehingga pemerintah harus menerapkan sistem perlindungan masyarakat yang lebih adaptif.

Alex menyampaikan pandangan tersebut setelah banjir melanda Kota Padang dan sejumlah wilayah di Sumatera Barat saat musim kemarau. Ia menilai peristiwa itu menjadi bukti bahwa perubahan iklim telah mengubah pola bencana di Indonesia.

DPR Dorong Tata Kelola Risiko Iklim Nasional

Alex menegaskan pemerintah harus membangun sistem mitigasi berbasis risiko iklim. Ia menilai pendekatan yang hanya mengacu pada kalender musim sudah tidak mampu menjawab tantangan cuaca ekstrem.

Menurutnya, hujan berintensitas tinggi kini dapat turun kapan saja. Karena itu, pemerintah perlu memperbarui kebijakan agar mampu melindungi masyarakat dari berbagai ancaman bencana.

Baca Juga :  UU Reforma Agraria Resmi Berlaku, DPR Soroti Cara Negara Koreksi Kebijakan Agraria

Alex juga mengusulkan pembentukan National Climate Risk Governance. Sistem tersebut akan menyatukan koordinasi BMKG, BNPB, kementerian teknis, pemerintah daerah, dan seluruh penyelenggara layanan publik dalam menghadapi risiko iklim.

Informasi Cuaca Harus Langsung Menjadi Aksi

Alex meminta pemerintah mengubah informasi cuaca menjadi dasar pengambilan keputusan. Pemerintah harus memakai data tersebut untuk menyiapkan infrastruktur, melindungi masyarakat, dan menjaga pelayanan publik tetap berjalan.

Ia menilai pemerintah perlu mengantisipasi risiko sebelum bencana muncul. Langkah itu akan memperkuat kesiapsiagaan nasional sekaligus mengurangi dampak yang dirasakan masyarakat.

Alex juga menegaskan pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan kecepatan evakuasi saat bencana terjadi. Pemerintah harus memperkuat pencegahan agar kerugian dapat ditekan sejak awal.

Banjir Padang Jadi Momentum Evaluasi

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan banjir di Kota Padang tidak merusak rumah maupun fasilitas umum secara berat. Air juga tidak membawa lumpur sehingga dampaknya lebih ringan dibandingkan banjir besar sebelumnya.

Baca Juga :  Tito Karnavian Ungkap Kondisi Terbaru Banjir Padang, Pastikan Tak Ada Kerusakan Berat

Pemerintah daerah bersama BNPB, TNI, dan Polri langsung menyalurkan bantuan kepada warga serta mempercepat penanganan di lapangan. Pemerintah juga memperbaiki jaringan PDAM yang kembali terdampak banjir.

Hujan deras yang mengguyur Kota Padang sejak 3 Agustus 2026 menyebabkan banjir di 23 titik pada sembilan kecamatan. Kawasan bantaran Sungai Batang Kuranji dan Lubuk Minturun mengalami dampak paling besar.

Alex berharap pemerintah menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan evaluasi. Ia mendorong seluruh pemangku kepentingan memperkuat sistem mitigasi berbasis risiko iklim agar Indonesia lebih siap menghadapi cuaca ekstrem pada masa mendatang. (yp*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Satgas PKH Temukan Dugaan Sawit Ilegal di Riau, Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut
Dasco Minta Sekolah hingga Keluarga Korban Bullying Ikut Kawal Revisi UU Perlindungan Anak
BGN Coret 1.637 Sekolah Elite dari Penerima MBG, Target Program Kini Tembus 78 Juta Orang
Terungkap! Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Yogyakarta Berangkatkan 17 WNI, Janjikan Rp 50 Juta per Bulan
Cak Imin Ungkap Kebutuhan Rp 110 Triliun untuk Jaminan Kesehatan Warga Miskin, APBN Baru Siapkan Rp 68 Triliun
WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban Berasal dari Jakarta hingga Sumut
BGN Coret 1.637 Sekolah dari Penerima MBG, Ini Alasan dan Penjelasan Sudaryono
Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektare Dicabut, Ini Temuan Pelanggaran Satgas PKH
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 13:09 WIB

Satgas PKH Temukan Dugaan Sawit Ilegal di Riau, Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut

Sabtu, 21 November 2026 - 12:09 WIB

Dasco Minta Sekolah hingga Keluarga Korban Bullying Ikut Kawal Revisi UU Perlindungan Anak

Sabtu, 21 November 2026 - 11:09 WIB

BGN Coret 1.637 Sekolah Elite dari Penerima MBG, Target Program Kini Tembus 78 Juta Orang

Jumat, 20 November 2026 - 23:59 WIB

Terungkap! Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Yogyakarta Berangkatkan 17 WNI, Janjikan Rp 50 Juta per Bulan

Jumat, 20 November 2026 - 21:09 WIB

WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban Berasal dari Jakarta hingga Sumut

Berita Terbaru