Jakarta, APGtimes.com – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mendesak Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Irfan Yusuf terbang langsung ke Arab Saudi untuk menyelesaikan persoalan pemblokiran uang muka atau down payment (DP) Haji 2027 milik Indonesia.
Marwan menilai pemerintah tidak cukup hanya mengirim nota diplomatik kepada Kementerian Haji Arab Saudi. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan dialog langsung agar pemblokiran dana tersebut segera berakhir.
“Mereka sudah membuat surat protes ke pihak Kementerian Haji Saudi. Surat itu copy-annya sudah diserahkan ke Komisi VIII, kita sudah lihat protesnya. Tetapi tidak cukup surat,” kata Marwan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Marwan meminta Menhaj segera bertemu langsung dengan pihak Arab Saudi untuk membahas persoalan tersebut. Ia menilai pemerintah harus mengambil langkah tegas karena dana Indonesia sudah masuk ke sistem keuangan Arab Saudi.
“Tidak cukup surat, bloknya ini yang harus dibuka. Jadi kita berharap mereka pergi ke sana. Tidak bisa lewat surat saja, harus ada dialog di sana,” ujarnya.
DP Haji 2027 Rp66,6 Miliar Diblokir
Pemerintah Arab Saudi memblokir uang muka Haji 2027 milik Indonesia sebesar 14 juta riyal atau sekitar Rp66,6 miliar.
Pemblokiran tersebut berkaitan dengan persoalan asuransi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Pemerintah Indonesia sebelumnya telah membayarkan uang muka tersebut untuk kebutuhan penyelenggaraan Haji 2027.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pemerintah Indonesia masih meminta penjelasan dan data lengkap dari pihak Arab Saudi terkait alasan pemblokiran.
Menurut Dahnil, Arab Saudi mengirimkan pemberitahuan mengenai dugaan pelanggaran asuransi dan menyatakan akan memblokir dana sekitar 14 juta riyal.
“Kami ingin data lengkapnya dulu. Kenapa? Karena kan ini belum verifikasi,” ujar Dahnil dalam rapat bersama Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Rabu (19/8/2026).
DPR Siap Terbang ke Arab Saudi
Marwan menilai pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan tersebut. Ia bahkan menyatakan DPR siap datang langsung ke Arab Saudi jika pemerintah tidak mengambil langkah yang dianggap cukup.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan DPR dapat menggantikan pemerintah untuk menyampaikan protes secara langsung kepada pihak Arab Saudi.
Marwan juga menilai pemblokiran dana tanpa proses verifikasi yang jelas perlu mendapat perhatian serius. Ia meminta pemerintah memastikan setiap persoalan terkait penyelenggaraan haji diselesaikan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau pemerintah tidak berani terbang ke Arab untuk melayangkan protes, maka DPR siap menggantikan Kementerian Haji dan Umrah,” tegasnya.
Persoalan ini kini menjadi perhatian Komisi VIII DPR karena menyangkut dana penyelenggaraan Haji 2027. Pemerintah diharapkan segera membuka komunikasi langsung dengan Arab Saudi agar status dana tersebut mendapat kepastian. (ys*)
