Jakarta, APGtimes.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta TNI dan Polri membuka data jumlah personel yang mereka kerahkan di Papua.
Menurut Pigai, data tersebut penting untuk mengukur kemampuan aparat dalam melindungi warga sipil. Ia mengaku belum mengetahui jumlah personel TNI dan Polri yang bertugas di Papua saat ini.
Pigai Minta Data Personel Dibuka
Pigai mengaku sudah meminta TNI dan Polri memberikan data pengerahan personel sejak sekitar sebulan lalu.
“Saya sebulan lalu minta TNI dan Polri menyampaikan data berapa deploy militer di Papua. Jumlah deploy,” kata Pigai di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Keterbukaan data, menurut Pigai, dapat membantu pemerintah melihat skala pengerahan aparat secara jelas. Selain itu, informasi tersebut bisa menjadi dasar untuk mengukur kebutuhan pengamanan di Papua.
Perlindungan Warga Harus Terukur
Pigai ingin pemerintah membandingkan jumlah personel dengan kebutuhan perlindungan warga sipil di lapangan.
“Saya tidak tahu jumlahnya, tapi jumlah deploy militer di Papua itu kalau disampaikan, kita bisa hitung secara terbuka, terukur, akuntabel, apakah dengan kemampuan itu reliable, layak dan pantas warga sipil bisa dilindungi atau tidak,” ujarnya.
Dengan demikian, pemerintah dapat mengevaluasi kemampuan aparat berdasarkan data yang jelas. Langkah tersebut juga dapat membantu melihat apakah jumlah personel sudah sesuai dengan kebutuhan perlindungan masyarakat.
Semua Warga Berhak Mendapat Perlindungan
Selain soal jumlah personel, Pigai menyoroti perlakuan aparat terhadap seluruh masyarakat Papua. Ia meminta aparat memberikan perlindungan tanpa membedakan suku, kelompok, maupun latar belakang warga.
Masyarakat asli Papua dan pendatang, kata Pigai, sama-sama memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari negara.
“Kalau kita minta aparat negara untuk melindungi si A, si B, si C, atau melindungi pendatang, itu tidak adil. Kalau melindunginya, untuk semua. Semua orang,” kata Pigai.
Di sisi lain, Pigai menyinggung persepsi sebagian masyarakat Papua yang menilai aparat lebih melindungi warga non-Papua ketika terjadi persoalan antarkelompok.
Menurut dia, persepsi mengenai perlakuan yang tidak adil dapat memperumit persoalan di Papua. Karena itu, pemerintah perlu memastikan seluruh warga mendapat perlindungan secara setara.
Pigai Soroti Perubahan Pola Konflik
Pigai menyampaikan permintaan tersebut saat membahas perubahan pola konflik di Papua. Ia menilai persoalan keamanan kini tidak hanya berkaitan dengan konflik bersenjata antara Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan TNI-Polri.
Pada saat yang sama, Pigai menyoroti meningkatnya risiko yang menghadapi warga sipil dalam perkembangan konflik di sejumlah wilayah Papua.
Karena itu, ia mendorong pemerintah memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus membuka informasi mengenai pengerahan aparat.
Data jumlah personel, menurut Pigai, dapat membantu pemerintah mengevaluasi kemampuan negara dalam memberikan perlindungan kepada seluruh warga di Papua. (ys*)
