Karhutla Capai 202 Ribu Hektare, DPR Desak Menhut Raja Juli Bergerak Cepat

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 18 Agustus 2026 - 20:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rapat Komisi IV DPR bersama Menhut Raja Juli Antoni di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026). (KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA)

Rapat Komisi IV DPR bersama Menhut Raja Juli Antoni di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026). (KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA)

Jakarta, APGtimes.com – Komisi IV DPR meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mempercepat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Indonesia. DPR menilai pemerintah harus bergerak sebelum titik api berkembang menjadi kebakaran besar.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman menyampaikan desakan itu saat rapat bersama Raja Juli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Alex meminta Kementerian Kehutanan memperbaiki tata kelola pengendalian karhutla secara mendasar. Ia juga meminta pemerintah memperkuat mitigasi di wilayah yang memiliki potensi kebakaran tinggi.

“Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekadar penanggulangan saat api sudah membesar,” kata Alex.

Luas Karhutla Capai 202.004 Hektare

Data terbaru Kementerian Kehutanan menunjukkan luas karhutla hingga Juli 2026 mencapai sekitar 202.004 hektare. Sekitar 57 persen kebakaran terjadi di kawasan hutan, sedangkan 43 persen lainnya berada di area penggunaan lain.

Baca Juga :  RUU Pemilu Didesak Perketat Politik Uang, Pengamat Soroti Biaya Politik yang Mahal

Angka tersebut sudah melampaui luas karhutla pada periode yang sama pada 2019 dan 2023. Kemenhut juga menilai kondisi El Nino yang datang lebih cepat meningkatkan risiko kebakaran tahun ini.

Pemerintah memberi perhatian khusus kepada Riau, Sumatera Selatan, Jambi, dan Kalimantan Barat. Namun, perubahan lokasi titik kebakaran membuat pemerintah perlu memperluas pemantauan ke daerah lain.

DPR Minta Pemerintah Perkuat Pencegahan

Komisi IV DPR meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah meluas. Pemerintah perlu memperkuat patroli, pemantauan hotspot, deteksi dini, serta pemeriksaan langsung di wilayah rawan.

Kemenhut sendiri terus menjalankan pemantauan hotspot, patroli, pengecekan lapangan, dan penanganan titik api untuk menekan risiko kebakaran.

Baca Juga :  Membludak! Pendaftar Magang Nasional 2026 Capai 300 Ribu, Kuota Tahap I Cuma 50 Ribu

Selain itu, Alex meminta aparat menindak pihak yang terbukti memicu kebakaran. Menurutnya, penegakan hukum harus berjalan bersama strategi pencegahan.

Bromo hingga Sumatera Jadi Perhatian

Sejumlah wilayah menghadapi kebakaran dalam beberapa pekan terakhir. Di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, pemerintah bahkan memperkuat pemadaman melalui operasi darat dan water bombing.

Sementara itu, DPR juga sebelumnya menyoroti kebakaran berulang di Sumatera Selatan. Anggota Komisi IV DPR meminta Kemenhut menyusun pola mitigasi yang lebih efektif agar kebakaran tidak terus muncul di lokasi yang sama setiap musim kemarau.

Dengan meningkatnya luas karhutla dan ancaman El Nino, Komisi IV DPR mendorong Kemenhut bergerak lebih cepat. Pemerintah diharapkan mampu menemukan titik api sejak dini sehingga kebakaran tidak meluas dan dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan. (rm*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kapolri Kantongi Sejumlah Nama Terduga Pelaku Karhutla Kalimantan
Gempa NTT: Korban Meninggal Bertambah Jadi 83 Orang, 110.785 Warga Mengungsi
DP Haji 2027 Rp66,6 Miliar Diblokir Arab Saudi, DPR Desak Menhaj Turun Langsung
Guru PPPK 3T Diminta Jadi Prioritas PNS, NTT Dapat Perhatian Khusus
KPK Tambah 3 Mobil Tahanan Baru, Toyota Hilux Rangga Jadi Pilihan
Tito Minta Rehab-Rekon Pascabencana Sumatera Dipercepat, Jalan Jadi Prioritas
Uang Umrah Capai Rp90 Triliun per Tahun, Pemerintah Soroti Penipuan Travel
FSGI Soroti 140.000 Guru Honorer, Tak Mau Larut dalam Euforia PPPK 2027
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 21 Agustus 2026 - 22:09 WIB

Kapolri Kantongi Sejumlah Nama Terduga Pelaku Karhutla Kalimantan

Jumat, 21 Agustus 2026 - 21:09 WIB

Gempa NTT: Korban Meninggal Bertambah Jadi 83 Orang, 110.785 Warga Mengungsi

Jumat, 21 Agustus 2026 - 20:09 WIB

DP Haji 2027 Rp66,6 Miliar Diblokir Arab Saudi, DPR Desak Menhaj Turun Langsung

Jumat, 21 Agustus 2026 - 18:09 WIB

Guru PPPK 3T Diminta Jadi Prioritas PNS, NTT Dapat Perhatian Khusus

Jumat, 21 Agustus 2026 - 17:09 WIB

KPK Tambah 3 Mobil Tahanan Baru, Toyota Hilux Rangga Jadi Pilihan

Berita Terbaru

Ilustrasi bitcoin. (WIKIMEDIA COMMONS/JORGE FRANGANILLO)

Ekonomi & Bisnis

Bitcoin Tembus Rp1,27 Miliar, Harga BTC Naik Tajam ke 72.000 Dollar AS

Jumat, 21 Agu 2026 - 23:59 WIB

Salah satu booth milik Bank Syariah Indonesia (BSI) di Stasiun MRT Lebak Bulus Bank Syariah Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).(KOMPAS.com/INTAN AFRIDA RAFNI)

Ekonomi & Bisnis

BSI Cetak Laba Rp4,15 Triliun, Bisnis Emas Tumbuh 80,52 Persen

Jumat, 21 Agu 2026 - 23:09 WIB