Jakarta, APGtimes.com – Pemerintah menetapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai pusat penyaluran berbagai bantuan sosial dan barang bersubsidi. Keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan masyarakat di tingkat desa.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah ingin menghadirkan satu pusat layanan yang memudahkan masyarakat memperoleh bantuan sekaligus meningkatkan perekonomian desa.
Menurutnya, KDKMP tidak hanya berfungsi sebagai koperasi, tetapi juga menjadi infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan berbagai program kepada masyarakat.
Kopdes Salurkan PKH hingga Bantuan Pangan
Zulkifli Hasan atau Zulhas menjelaskan seluruh bantuan sosial pemerintah secara bertahap akan menggunakan jaringan KDKMP.
Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan tunai bagi masyarakat desil 1 dan 2, bantuan pangan, hingga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan melalui koperasi tersebut.
Selain itu, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan alat pertanian melalui jaringan KDKMP di berbagai daerah.
Menurut Zulhas, sistem ini akan mempercepat distribusi bantuan sekaligus mempermudah pengawasan penyalurannya.
Barang Bersubsidi Juga Masuk KDKMP
Pemerintah juga akan memanfaatkan KDKMP sebagai pusat distribusi berbagai barang bersubsidi.
Masyarakat nantinya dapat memperoleh pupuk bersubsidi, elpiji 3 kilogram, hingga berbagai program kredit bersubsidi melalui koperasi tersebut.
Dengan sistem tersebut, pemerintah berharap penyaluran subsidi menjadi lebih tepat sasaran dan lebih mudah diawasi.
Selain itu, keberadaan satu pusat layanan di setiap desa akan memudahkan masyarakat mengakses berbagai program pemerintah.
Kopdes Siap Serap Hasil Panen Petani
Selain menyalurkan bantuan, KDKMP juga akan menjalankan fungsi sebagai penyerap hasil panen petani dan nelayan.
Zulhas menjelaskan koperasi akan membeli gabah ketika harga di tingkat petani turun di bawah harga acuan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram.
Pemerintah juga akan menerapkan mekanisme yang sama untuk jagung dan berbagai komoditas hasil perikanan.
Melalui langkah tersebut, pemerintah ingin menjaga pendapatan petani dan nelayan agar tidak merugi saat harga komoditas turun.
Puluhan Ribu Kopdes Ditargetkan Beroperasi
Pemerintah menargetkan sekitar 35.800 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai beroperasi pada 31 Agustus 2026.
Saat ini, pemerintah terus menyiapkan pengelola koperasi sekaligus melengkapi gerai dengan berbagai barang bersubsidi dan bantuan sosial.
Setelah seluruh persiapan selesai, pemerintah berharap KDKMP mampu menjadi pusat layanan ekonomi desa sekaligus mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat secara lebih efektif dan terintegrasi. (de*)
