MK Putuskan Anggaran MBG Wajib Dipisah dari Dana Pendidikan, Program Tetap Konstitusional

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 30 Juli 2026 - 20:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Kejagung, Jakarta Selatan. (Danu Damarjati/Kompas.com)(Danu Damarjati)

Gedung Kejagung, Jakarta Selatan. (Danu Damarjati/Kompas.com)(Danu Damarjati)

Jakarta, APGtimes.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap konstitusional sebagai program prioritas pemerintah hasil Pemilu 2024. Namun, MK memutuskan pemerintah tidak lagi boleh memasukkan anggaran MBG ke dalam alokasi anggaran pendidikan pada APBN tahun-tahun berikutnya.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih membacakan putusan tersebut dalam sidang pengucapan putusan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026, Kamis (30/7/2026).

Putusan itu lahir dalam perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara.

Baca Juga :  Basarnas Minta Tambahan Rp2,16 Triliun untuk 2027, Ini Rinciannya

MK Nyatakan MBG Sesuai Konstitusi

Mahkamah menilai Program MBG sejalan dengan konstitusi karena menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang lahir dari hasil Pemilu 2024.

Karena itu, MK tetap mengakui keberadaan program tersebut sebagai kebijakan yang sah secara konstitusional.

Anggaran MBG Tidak Lagi Masuk Dana Pendidikan

Meski mengakui legalitas program MBG, MK meminta pemerintah memisahkan anggaran program tersebut dari anggaran pendidikan.

Mahkamah menilai langkah itu penting agar alokasi minimal anggaran pendidikan tetap sesuai amanat konstitusi.

Selain itu, pemisahan anggaran akan memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Program MBG tanpa mengurangi porsi dana pendidikan.

Baca Juga :  Sudaryono Pecat 9 ASN BGN, Puluhan Pegawai Lain Terancam Mutasi dan Sanksi

Pemerintah Wajib Menyesuaikan APBN

MK juga memerintahkan pembentuk undang-undang segera menyesuaikan struktur APBN pada tahun-tahun mendatang.

Dengan demikian, pemerintah harus menempatkan anggaran MBG pada pos tersendiri dan tidak lagi menghitungnya sebagai bagian dari anggaran pendidikan.

Putusan tersebut sekaligus menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyusun APBN berikutnya agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan tanpa mengurangi alokasi wajib untuk sektor pendidikan. (aw*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Prabowo Tiba di Manila, Kabut Asap Lintas Negara Jadi Isu Penting KTT ASEAN ke-49
Menhut Raja Juli Ungkap Strategi Tingkatkan Produktivitas 163 Ribu Hektare Hutan Sosial di Sulteng
Kementan Siapkan 1.000 Teknologi Pertanian, Ini Target Besar untuk Petani dan Generasi Muda
Prabowo Sentil Pengusaha yang Bawa Keuntungan ke Luar Negeri meski Nikmati Izin Negara
Tarif Feri Indonesia Jauh Lebih Murah dari Thailand, GAPASDAP Desak Pemerintah Segera Bertindak
Pengganti Gibran Belum Diusulkan Parpol, Pengamat Ungkap Alasan Koalisi Menjaga Loyalitas kepada Prabowo
158.000 Formasi CPNS Segera Dibuka, Kemenkeu Pastikan Anggaran Gaji Sudah Tersedia
Syarat Ijazah Capres Digugat ke MK, Pemohon Jadikan Amerika Serikat sebagai Perbandingan
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 23:09 WIB

Prabowo Tiba di Manila, Kabut Asap Lintas Negara Jadi Isu Penting KTT ASEAN ke-49

Sabtu, 14 November 2026 - 22:09 WIB

Menhut Raja Juli Ungkap Strategi Tingkatkan Produktivitas 163 Ribu Hektare Hutan Sosial di Sulteng

Sabtu, 14 November 2026 - 20:09 WIB

Kementan Siapkan 1.000 Teknologi Pertanian, Ini Target Besar untuk Petani dan Generasi Muda

Sabtu, 14 November 2026 - 19:09 WIB

Prabowo Sentil Pengusaha yang Bawa Keuntungan ke Luar Negeri meski Nikmati Izin Negara

Sabtu, 14 November 2026 - 15:09 WIB

Pengganti Gibran Belum Diusulkan Parpol, Pengamat Ungkap Alasan Koalisi Menjaga Loyalitas kepada Prabowo

Berita Terbaru