Prabowo Ganti Pimpinan BGN, Dudung Tegaskan MBG Harus Bebas Korupsi

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 3 Juni 2026 - 14:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/6/2026).(KOMPAS.com/Rahel)

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/6/2026).(KOMPAS.com/Rahel)

Jakarta, APGtimes.com — Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto mengganti jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Menurut Dudung, Presiden ingin Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan transparan dan bebas dari korupsi.

Dudung menegaskan pemerintah harus menjaga setiap anggaran yang berasal dari uang rakyat. Karena itu, Presiden meminta seluruh pihak mengawasi pelaksanaan Program MBG secara ketat.

Prabowo Minta Anggaran MBG Tepat Sasaran

Dudung mengatakan Presiden Prabowo ingin masyarakat merasakan langsung manfaat Program Makan Bergizi Gratis.

Karena itu, Presiden tidak ingin ada pihak yang memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

“Keinginan Bapak Presiden bahwa ini uang rakyat yang harus betul-betul dikawal. Tidak ada korupsi, tidak ada penyimpangan, dan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan pribadi dari program ini,” ujar Dudung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Baca Juga :  Kejari PPU Sita Rp2,1 Miliar dan Aset Mewah dalam Kasus Korupsi BUMDes IKN

Selain itu, Presiden juga menargetkan Program MBG dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Menurut Dudung, tujuan tersebut hanya bisa tercapai jika seluruh proses pengelolaan berjalan secara terbuka dan profesional.

Pergantian Pimpinan untuk Perbaikan Tata Kelola

Dudung menilai pergantian pimpinan BGN menjadi langkah yang tepat untuk memperkuat tata kelola lembaga.

Ia yakin kepemimpinan baru dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan program pemerintah.

“Langkah ini untuk perbaikan ke depan sehingga BGN semakin transparan dan akuntabel,” katanya.

Selain itu, Dudung meyakini Presiden telah menerima berbagai masukan sebelum mengambil keputusan.

Ia menegaskan Prabowo selalu mempertimbangkan banyak aspek sebelum menentukan kebijakan penting.

Prabowo Tunjuk Nanik Pimpin BGN

Presiden Prabowo Subianto mengganti pimpinan Badan Gizi Nasional pada Selasa (2/6/2026).

Prabowo mengakhiri masa jabatan Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN. Presiden juga mengganti dua wakil kepala, yakni Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

Baca Juga :  Jangan Sampai Terlambat, Ini 7 Kondisi yang Mengharuskan Ganti Sertifikat Tanah

Selanjutnya, Prabowo menunjuk Nanik S Deyang untuk memimpin BGN.

Nanik akan bekerja bersama Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono yang mengisi posisi wakil kepala.

Evaluasi Kinerja Jadi Dasar Keputusan

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden mengambil keputusan setelah mengevaluasi kinerja BGN selama hampir satu setengah tahun.

Pemerintah terus memantau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sejak awal pelaksanaannya.

Menurut Prasetyo, hasil evaluasi tersebut menjadi dasar Presiden melakukan perubahan di tubuh BGN.

“Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, Presiden akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” kata Prasetyo.

Kini publik menaruh perhatian besar terhadap kepemimpinan baru BGN. Masyarakat juga menunggu langkah lanjutan pemerintah dalam memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. (de*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Polda Riau Bongkar Penyelundupan 6,94 Kg Sabu dari Malaysia, Kurir Ditangkap
Indonesia Darurat Korupsi, Narkoba, dan Kekerasan Seksual, Publik Desak Aksi Nyata
BPJS Kesehatan Defisit Rp2 Triliun per Bulan, Terancam Gagal Bayar Juli 2027
Jangan Sampai Terlambat, Ini 7 Kondisi yang Mengharuskan Ganti Sertifikat Tanah
Tito Karnavian Ungkap Banyak Daerah Mengaku Tak Mampu Bayar Gaji PPPK
Komisi II DPR Tegaskan PPPK dan PPPK Paruh Waktu Tidak Boleh Diberhentikan
Tito Karnavian Soroti Honorer Datang Jam 8 Pulang Jam 10, Kepala Daerah Diminta Stop Rekrutmen
Mengapa Kasus Rudapaksa di Pesantren Masih Terus Terjadi? Ini Faktor yang Memicunya
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 10 Juni 2026 - 13:05 WIB

Polda Riau Bongkar Penyelundupan 6,94 Kg Sabu dari Malaysia, Kurir Ditangkap

Rabu, 10 Juni 2026 - 12:10 WIB

Indonesia Darurat Korupsi, Narkoba, dan Kekerasan Seksual, Publik Desak Aksi Nyata

Rabu, 10 Juni 2026 - 11:09 WIB

BPJS Kesehatan Defisit Rp2 Triliun per Bulan, Terancam Gagal Bayar Juli 2027

Selasa, 9 Juni 2026 - 15:09 WIB

Jangan Sampai Terlambat, Ini 7 Kondisi yang Mengharuskan Ganti Sertifikat Tanah

Selasa, 9 Juni 2026 - 11:09 WIB

Tito Karnavian Ungkap Banyak Daerah Mengaku Tak Mampu Bayar Gaji PPPK

Berita Terbaru