Prabowo Umumkan Indonesia Resmi Stop Impor Solar Mulai Juli 2026, Ini Alasannya

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 18 Juli 2026 - 09:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Prabowo Subianto saat berpidato. Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan ketidaksetujuannya terhadap paham ekonomi neoliberal.(Dok Sekretariat Presiden)

Presiden Prabowo Subianto saat berpidato. Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan ketidaksetujuannya terhadap paham ekonomi neoliberal.(Dok Sekretariat Presiden)

Jakarta, APGtimes.com – Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia resmi menghentikan impor solar mulai Juli 2026. Pemerintah mengambil langkah tersebut setelah berhasil memproduksi biodiesel B50 berbahan baku minyak kelapa sawit di dalam negeri.

Prabowo menilai kebijakan itu menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor.

Ia juga berharap perputaran ekonomi dari industri biodiesel dapat memberikan manfaat langsung kepada petani sawit di berbagai daerah.

Indonesia Resmi Hentikan Impor Solar

Prabowo menyampaikan kebijakan tersebut saat menghadiri Panen Raya Bersama TNI di Lanud Abdul Rachman Saleh, Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026).

Menurutnya, Indonesia kini tidak lagi membutuhkan pasokan solar dari luar negeri karena produksi biodiesel B50 sudah mampu memenuhi kebutuhan nasional.

Ia menegaskan pemerintah akan terus memperkuat penggunaan energi berbasis bahan bakar nabati.

Baca Juga :  Mensos Ungkap Masalah di Sekolah Rakyat, Guru dan Wali Asrama Masih Kurang

B50 Jadi Kebanggaan Indonesia

Prabowo mengatakan Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang berhasil menghasilkan biodiesel B50.

Bahan bakar tersebut menggunakan campuran 50 persen biodiesel berbahan baku minyak kelapa sawit dengan 50 persen minyak solar.

Pemerintah menilai inovasi itu mampu meningkatkan nilai tambah komoditas sawit sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.

Keberhasilan tersebut juga menjadi langkah penting dalam mengurangi impor bahan bakar fosil.

Pemerintah Ingin Petani Sawit Ikut Menikmati Manfaat

Prabowo menjelaskan penghentian impor solar bukan hanya bertujuan menghemat devisa negara.

Pemerintah juga ingin nilai ekonomi dari konsumsi bahan bakar tetap berputar di dalam negeri.

Menurutnya, petani sawit menjadi salah satu pihak yang akan merasakan manfaat terbesar dari peningkatan penggunaan biodiesel.

Baca Juga :  Iuran BPJS Kesehatan 2026 Naik atau Tidak? Ini Jawaban Resminya

Karena itu, pemerintah terus mendorong pengembangan industri hilirisasi sawit agar memberikan nilai tambah yang lebih besar.

Pemerintah Terapkan Mandatori B50

Pemerintah telah meluncurkan biodiesel B50 pada 9 Juli 2026 sebagai bahan bakar baru untuk sektor transportasi dan industri.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewajibkan pencampuran biodiesel sebesar 50 persen pada seluruh jenis bahan bakar minyak solar melalui regulasi yang berlaku.

Pemerintah juga memberikan masa transisi hingga 30 September 2026 bagi badan usaha untuk menghabiskan stok biodiesel B40.

Selanjutnya, seluruh badan usaha penyalur bahan bakar wajib mendistribusikan B50 sesuai standar mutu yang telah pemerintah tetapkan.

Pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan program tersebut setiap tiga bulan guna memastikan distribusi, kualitas, dan kinerja B50 berjalan optimal di seluruh Indonesia. (de*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPR Siapkan Aturan Baru, Pertimbangan Hukum Putusan MK Wajib Ditindaklanjuti
Kemenag Siapkan Skema Baru untuk Tingkatkan Kesejahteraan Guru Non-ASN
Kapolri Suyudi Tekankan Peran Humas pada Setiap Anggota Polri
Sidang Febrie Adriansyah, Tan Kian Ungkap Fakta Baru soal Penyerahan Rp 55 Miliar
676 Ribu Kendaraan Angkutan Barang Melanggar Aturan, Kemenhub Siapkan Zero ODOL 2027
Polisi Ungkap Modus Perekrutan Tentara Bayaran Rusia, 58 WNI Jadi Korban
Netty Prasetiyani Minta Pembalut Bebas PPN, Ini Alasan di Balik Usulannya
PPN Pembalut 11 Persen Jadi Sorotan, Menteri PPPA Harap Ada Kebijakan Menggembirakan
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 20:09 WIB

DPR Siapkan Aturan Baru, Pertimbangan Hukum Putusan MK Wajib Ditindaklanjuti

Selasa, 3 November 2026 - 19:09 WIB

Kemenag Siapkan Skema Baru untuk Tingkatkan Kesejahteraan Guru Non-ASN

Selasa, 3 November 2026 - 18:09 WIB

Kapolri Suyudi Tekankan Peran Humas pada Setiap Anggota Polri

Selasa, 3 November 2026 - 16:09 WIB

Sidang Febrie Adriansyah, Tan Kian Ungkap Fakta Baru soal Penyerahan Rp 55 Miliar

Selasa, 3 November 2026 - 11:09 WIB

676 Ribu Kendaraan Angkutan Barang Melanggar Aturan, Kemenhub Siapkan Zero ODOL 2027

Berita Terbaru

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memberikan keterangan pers di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026), usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.(YouTube.com/Sekretariat Presiden)

Nasional

Kapolri Suyudi Tekankan Peran Humas pada Setiap Anggota Polri

Selasa, 3 Nov 2026 - 18:09 WIB