SBY Beri Pesan Tegas ke Pemerintah Prabowo: Jangan Sampai Fiskal Indonesia Bermasalah

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 17 Agustus 2026 - 22:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono saat menjalani pemeriksaan kesehatan di Rochester, Amerika Serikat, Jumat (14/8/2026).(Dok. @SBYudhoyono)

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono saat menjalani pemeriksaan kesehatan di Rochester, Amerika Serikat, Jumat (14/8/2026).(Dok. @SBYudhoyono)

Jakarta, APGtimes.com – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjaga kesehatan fiskal Indonesia. SBY menyampaikan pesan itu saat menanggapi target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027.

SBY menyampaikan pesannya melalui video di akun media sosialnya pada Senin (17/8/2026). Ia meminta pemerintah menjalankan kebijakan secara konsisten serta mengawasi penggunaan anggaran.

“Saya hanya ingin berpesan ke teman-teman yang mengemban tugas di pemerintahan agar tetap konsisten, jaga betul kesehatan fiskal kita,” ujar SBY.

Selain menjaga fiskal, SBY meminta pemerintah memperbaiki pelaksanaan program dan rutin mengevaluasi kebijakan. Ia juga mengingatkan pemerintah agar mencegah berbagai penyimpangan.

“Jangan ada penyimpangan di sana-sini, setiap saat dilakukan evaluasi kebijakan karena begitulah manajemen pemerintahan,” katanya.

SBY Sebut Target 6 Persen Masih Bisa Dicapai

SBY menilai target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027 cukup ambisius. Namun, ia yakin pemerintah tetap mampu mengejar angka tersebut.

Baca Juga :  Purbaya Guyur Rp400 Triliun ke Perbankan! Ini Strategi Baru Pemerintah untuk Dongkrak Ekonomi Indonesia

Pengalaman SBY saat memimpin Indonesia selama 10 tahun menjadi salah satu alasannya. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 persen pada masa pemerintahannya ikut mendorong penurunan kemiskinan dan pengangguran.

Selain itu, SBY menyebut utang negara turun dan GDP serta pendapatan per kapita meningkat.

“Meskipun ambisius tidak berarti tidak bisa dicapai,” ujar SBY.

Menurut SBY, pertumbuhan ekonomi yang kuat juga dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pengelolaan keuangan negara.

Kesehatan dan Pendidikan Jadi Perhatian

SBY menilai sejumlah agenda pemerintahan Prabowo sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Agenda tersebut mencakup peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

“Apa yang digagas dan direncanakan oleh pemerintah menurut saya tepat karena isu-isu itu memang menjadi harapan rakyat Indonesia,” kata SBY.

Baca Juga :  Disdik Sulsel Ungkap Alasan Evaluasi 326 Kepala Sekolah Terkait Dana BOS

Dengan demikian, SBY meminta pemerintah memastikan program pembangunan berjalan efektif tanpa mengabaikan kondisi keuangan negara.

Prabowo Targetkan Ekonomi Tumbuh 6 Persen

Prabowo sebelumnya menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen pada 2027. Angka itu lebih tinggi daripada target APBN 2026 yang mencapai 5,4 persen.

Prabowo menyampaikan target tersebut dalam Sidang Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan di DPR RI pada Jumat (14/8/2026).

Pemerintah merencanakan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun pada 2027. Sementara itu, pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3.426 triliun.

Pemerintah juga menyiapkan kebijakan fiskal ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Di tengah rencana tersebut, SBY mengingatkan pemerintah agar tetap menjaga kesehatan fiskal dan mengawasi pelaksanaan setiap program. (mda*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Menkes Ajukan Rp1,39 Triliun untuk Perbaiki RS dan Puskesmas Rusak akibat Gempa NTT
Mendagri Sentil Pemda Lambat Salurkan Bantuan Gempa NTT, Ada yang Baru 1 Persen
Gugatan Perpanjangan Masa Jabatan Kapolri Dicabut, MK Tutup Perkara
Dana Desa untuk Bayar Utang Kopdes, Yandri Pastikan Pembangunan Desa Tak Terganggu
MK Tolak Uji Materi KUHAP dan Anggaran MBG 2026
Polri Tetapkan 138 Tersangka Karhutla, 116 Sengaja Bakar Hutan dan Lahan
Mendes Yandri Usul Desa Ikut Dapat Jatah Tanah Reforma Agraria, Ini Alasannya
Sahroni Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember, Tapi Ada Catatannya
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 7 September 2026 - 23:09 WIB

Menkes Ajukan Rp1,39 Triliun untuk Perbaiki RS dan Puskesmas Rusak akibat Gempa NTT

Senin, 7 September 2026 - 22:09 WIB

Mendagri Sentil Pemda Lambat Salurkan Bantuan Gempa NTT, Ada yang Baru 1 Persen

Senin, 7 September 2026 - 20:09 WIB

Gugatan Perpanjangan Masa Jabatan Kapolri Dicabut, MK Tutup Perkara

Senin, 7 September 2026 - 19:09 WIB

Dana Desa untuk Bayar Utang Kopdes, Yandri Pastikan Pembangunan Desa Tak Terganggu

Senin, 7 September 2026 - 17:09 WIB

Polri Tetapkan 138 Tersangka Karhutla, 116 Sengaja Bakar Hutan dan Lahan

Berita Terbaru