Jakarta, APGtimes.com – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta kementerian dan pemerintah daerah mempercepat rehabilitasi serta rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Sumatera.
Tito menyampaikan arahan tersebut saat memimpin rapat internal pembaruan data bencana Sumatera di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Tito mengevaluasi penyaluran anggaran sekaligus perkembangan program pemulihan di lapangan.
Sejumlah kementerian sudah menerima anggaran dan mulai menjalankan program. Kementerian tersebut antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Sosial.
Jalan dan Jembatan Jadi Prioritas
Tito mengatakan masyarakat membutuhkan pemulihan infrastruktur dasar secara cepat. Jalan dan jembatan yang rusak menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan aktivitas warga.
“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini di sana itu jelas, nomor satu adalah masalah jalan. Jalan-jalan yang rusak, jembatan rusak,” kata Tito.
Menurutnya, Kementerian Pekerjaan Umum sudah mendapatkan anggaran untuk menangani infrastruktur yang rusak akibat bencana.
Selain jalan dan jembatan, pemerintah juga perlu memulihkan sekolah, lahan pertanian, tambak, usaha perikanan, madrasah, pesantren, serta rumah ibadah.
Tito turut meminta pemerintah memperhatikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengalami kerusakan pada warung maupun tempat usaha mereka.
Anggaran Diminta Segera Digunakan
Tito meminta kementerian dan lembaga yang sudah menerima anggaran segera menjalankan program pemulihan. Ia tidak ingin anggaran yang tersedia justru tertahan dan memperlambat proses rehabilitasi.
Untuk kementerian dan lembaga yang masih menunggu pencairan anggaran, Tito meminta mereka berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.
“Jadi selain pusat juga bekerja, K/L yang sudah turun, daerah yang sudah dapat uang ini juga bergerak,” ujarnya.
Satgas Diminta Turun Langsung
Tito juga meminta Satgas PRR melakukan pemantauan langsung secara berkala ke wilayah terdampak.
Pemantauan tersebut bertujuan memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Tim juga perlu menemukan persoalan baru yang belum masuk dalam perencanaan awal.
Selain itu, Satgas harus memantau penggunaan tambahan anggaran yang telah pemerintah berikan kepada pemerintah daerah.
Tito menegaskan seluruh anggaran tersebut harus pemerintah manfaatkan secara optimal agar proses pemulihan wilayah terdampak bencana Sumatera berjalan lebih cepat. (aw*)
