Agam, APGtimes.com – Sebanyak 95 paket pemulihan pascabencana di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, telah menandatangani kontrak dengan nilai Rp125 miliar. Nilai tersebut setara sekitar 75 persen dari tambahan transfer ke daerah (TKD) yang diterima Agam.
Namun, realisasi keuangan hingga Selasa (15/9/2026) baru mencapai Rp20,49 miliar atau 12,3 persen.
Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera meminta pemerintah daerah segera menjalankan pekerjaan fisik dan pembayaran sesuai ketentuan.
Langkah itu penting agar anggaran yang sudah tersedia dapat segera menghasilkan pemulihan bagi masyarakat terdampak bencana.
Agam Terima Tambahan TKD Rp165,86 Miliar
Kabupaten Agam mendapat tambahan TKD sebesar Rp165,86 miliar. Pemerintah mengalokasikan Rp138,96 miliar untuk pembangunan dan pemulihan infrastruktur.
Sementara itu, pemerintah menggunakan sisa anggaran untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, serta kebutuhan pemulihan lainnya.
Paket yang sudah berkontrak mencakup pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, sekolah, serta irigasi. Di sisi lain, 15 paket masuk ke APBD Perubahan.
Sejumlah paket lainnya masih menjalani proses pengadaan dan penyelesaian administrasi.
“Meskipun anggaran telah tersedia, realisasi keuangan tambahan TKD baru mencapai 12,3 persen dengan 15 paket dialihkan ke APBD Perubahan,” ujar Wakil Kepala Posko Nasional Satgas PRR Marsma TNI Ridha Hermawan dalam keterangan resmi, Rabu (16/9/2026).
Ridha meminta pemerintah daerah mengawal pekerjaan yang sudah memiliki pendanaan agar tidak berhenti pada proses administrasi.
Ribuan Hektare Sawah Terdampak
Bencana juga berdampak besar terhadap sektor pertanian di Agam. Data Satgas PRR mencatat 1.717,70 hektare sawah mengalami gagal panen atau puso.
Selain itu, kerusakan ringan mencapai 172,20 hektare. Sawah dengan kerusakan sedang mencapai 187 hektare, sedangkan kerusakan berat mencapai 904,95 hektare.
Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah telah menangani lahan dengan kerusakan ringan dan sedang.
Pada tahap pertama, petugas menyelesaikan penanganan 311 hektare sawah. Petani kemudian dapat memasuki tahap tanam berikutnya.
Selanjutnya, pemerintah menyiapkan anggaran untuk penanganan tahap kedua seluas 250 hektare. Namun, pelaksanaan tahap tersebut masih menunggu penyelesaian perencanaan dari pemerintah pusat.
Data Sawah Rusak Perlu Diselaraskan
Pemkab Agam juga perlu menyamakan data sawah yang mengalami kerusakan berat. Saat ini, terdapat perbedaan antara hasil asesmen citra satelit Universitas Andalas dengan data dari dinas pertanian dan kelompok tani.
Satgas PRR akan mempertemukan pihak terkait dengan Kementerian Pertanian. Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap proses perencanaan dan penanganan lahan dapat segera berjalan.
Agam Butuh 1.817 Hunian Tetap
Selain lahan pertanian, pemerintah juga mempercepat pemulihan sektor perumahan. Kabupaten Agam membutuhkan 1.817 unit hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak.
Kebutuhan itu terdiri atas 699 unit hunian terpusat dan 1.118 unit hunian mandiri atau in situ.
Saat ini, pemerintah telah menyelesaikan tiga rumah contoh untuk hunian mandiri. Di Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, pembangunan lima dari 14 unit huntap juga tengah berjalan.
Pemkab Agam telah menetapkan lokasi pembangunan serta data calon penerima berdasarkan nama dan alamat.
Namun, rencana pembangunan huntap terpusat di lahan bekas hak guna usaha (HGU) masih menghadapi sejumlah persoalan. Pemerintah perlu menyelesaikan status tanah, penguasaan lahan oleh sekitar 20 hingga 30 warga, serta kebutuhan air bersih untuk 440 unit.
Satgas PRR bersama pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan status lahan. Pemerintah juga akan mengutamakan komunikasi dengan warga serta memfinalisasi penyediaan air bersih.
Normalisasi Sungai Terus Berjalan
Pemulihan infrastruktur sungai juga terus berlangsung. Petugas melakukan normalisasi dan membersihkan material batu di sekitar Jembatan Saskan, Kecamatan Malalak.
Selain itu, pemerintah membangun dinding penahan sempadan sungai di Batu Banta, Kecamatan Palembayan.
Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan Rp60 miliar untuk normalisasi sungai dan pembangunan prasarana pengendali sedimen.
Puluhan Fasilitas Pendidikan Ikut Dipulihkan
Sektor pendidikan juga menjadi bagian dari program pemulihan. Sebanyak 85 fasilitas pendidikan terdampak bencana di Kabupaten Agam akan mendapat pemantauan melalui rencana aksi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Karena itu, Satgas PRR meminta pemerintah daerah mempercepat sejumlah pekerjaan yang masih tertunda.
Pemda perlu menyelesaikan pengadaan paket yang tersisa dan melakukan tender ulang untuk paket yang gagal. Selain itu, pemerintah perlu mempercepat pembayaran uang muka setelah seluruh persyaratan kontrak terpenuhi.
Pemerintah juga harus mengawal 15 paket yang masuk ke APBD Perubahan.
Realisasi Anggaran Harus Diperbarui
Satgas PRR meminta pemerintah daerah memperbarui laporan realisasi tambahan TKD secara berkala. Pembaruan tersebut akan membantu pemerintah menemukan hambatan dan memastikan anggaran tetap digunakan sesuai peruntukan.
Ridha mengatakan koordinasi antara kementerian dan lembaga, Pemprov Sumatera Barat, serta Pemkab Agam akan terus diperkuat.
Pemerintah menargetkan dukungan anggaran dan kontrak yang sudah tersedia segera berubah menjadi pekerjaan nyata. Pemulihan itu mencakup kebutuhan petani, hunian warga, akses jalan, hingga fasilitas pendidikan bagi anak-anak terdampak bencana. (de*)
