Teheran, APGtimes.com – Pemerintah Iran tengah menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah mempertimbangkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk mengurangi beban subsidi energi.
Tekanan ekonomi Iran muncul akibat sanksi Amerika Serikat (AS), tekanan finansial, serta konflik militer yang membuat anggaran negara semakin terbebani. Pemerintah juga harus mempertahankan subsidi energi untuk sekitar 93 juta penduduk.
Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan ekonomi Iran akan mengalami kontraksi sebesar 5,4 persen pada 2026.
Kondisi tersebut semakin sulit setelah nilai tukar rial Iran merosot ke level terendah sepanjang sejarah. Nilai tukar rial bahkan mencapai sekitar 2 juta rial per dollar AS di pasar bebas Teheran.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian meminta masyarakat memahami kondisi yang tengah pemerintah hadapi. Ia mengatakan pemerintah berusaha menjaga masyarakat dari dampak krisis ekonomi.
“Saya memahami bahwa kita memiliki banyak masalah di masyarakat saat ini,” ujar Pezeshkian, dikutip dari Al Jazeera, Minggu (23/8/2026).
“Kita melakukan yang terbaik agar rakyat tidak menderita, tetapi musuh melakukan yang terbaik agar kita tidak berhasil,” lanjutnya.
Pemerintah Siapkan Tiga Opsi Harga BBM
Pemerintah Iran menghadapi kesenjangan besar antara biaya produksi dan harga jual bensin kepada masyarakat.
Biaya produksi bensin di tingkat kilang mencapai sekitar 1,3 juta rial atau sekitar Rp 16.724 per liter. Namun, pemerintah menjual bensin bersubsidi dengan harga terendah hanya 15.000 rial atau sekitar Rp 192 per liter.
Pemerintah Iran sebelumnya mencoba mengurangi tekanan tersebut dengan meningkatkan produksi kilang, memanfaatkan produk petrokimia, serta menurunkan kualitas bahan bakar melalui proses pengenceran.
Kepala Optimasi Energi Pemerintah Iran Esmail Saghab-Esfahani mengatakan pemerintah tengah mengkaji tiga opsi kebijakan BBM.
Opsi pertama mempertahankan harga BBM saat ini, tetapi pemerintah membatasi jumlah bahan bakar yang dapat masyarakat beli setiap hari di SPBU.
Opsi kedua memberikan jatah bensin bersubsidi sebanyak 30 liter per bulan kepada setiap warga. Pemerintah juga memungkinkan warga menjual kembali jatah tersebut, termasuk bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan.
Sementara itu, opsi ketiga menjadi langkah paling ekstrem. Pemerintah akan meliberalisasi harga bensin hingga mendekati biaya keekonomian kilang.
Jika pemerintah memilih opsi tersebut, harga bensin dapat mencapai sekitar 872.000 rial atau setara dengan Rp 11.218 per liter.
Kebijakan tersebut menjadi pilihan sulit bagi pemerintah Iran karena kenaikan harga BBM berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sudah memburuk. (mda*)
