Banjir Bandang Nepal Tewaskan Ratusan Orang, Pemerintah Sebut Perubahan Iklim Jadi Pemicu

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 2 September 2026 - 15:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Petugas pemadam kebakaran dan penyelamat melakukan operasi pencarian dan penyelamatan sejauh 2 kilometer dari Pelabuhan Gyirong beberapa hari setelah tanah longsor pada 26 Agustus yang menghancurkan pelabuhan tersebut, di Kabupaten Gyirong, wilayah Tibet barat, China, pada 29 Agustus 2026. (CNS/AFP)

Petugas pemadam kebakaran dan penyelamat melakukan operasi pencarian dan penyelamatan sejauh 2 kilometer dari Pelabuhan Gyirong beberapa hari setelah tanah longsor pada 26 Agustus yang menghancurkan pelabuhan tersebut, di Kabupaten Gyirong, wilayah Tibet barat, China, pada 29 Agustus 2026. (CNS/AFP)

Kathmandu, APGtimes.com – Pemerintah Nepal mengaitkan banjir bandang dahsyat di kawasan Himalaya dengan dampak perubahan iklim.

Pejabat Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Nepal Maheshwar Dhakal mengatakan aktivitas manusia ikut memperbesar risiko bencana di kawasan pegunungan.

Dhakal menilai peningkatan emisi gas rumah kaca selama puluhan tahun telah mempercepat perubahan iklim. Kondisi tersebut kemudian meningkatkan ancaman terhadap negara-negara yang memiliki kontribusi kecil terhadap emisi global.

“Mereka yang kontribusinya paling minim justru menanggung dampak terberat,” ujar Dhakal seperti dikutip The New York Times.

Perdana Menteri Nepal Balendra Shah juga menyampaikan pandangan serupa. Ia mengatakan banjir di Sungai Bhote Koshi, Rasuwa, bukan sekadar banjir biasa.

Banjir Tewaskan Ratusan Orang

Banjir bandang melanda wilayah perbatasan Nepal dan Tibet pada 26 Agustus 2026.

Bencana tersebut menewaskan ratusan orang dan membuat ribuan warga belum ditemukan. Pemerintah Nepal terus melakukan pencarian dan penyelamatan di sejumlah wilayah terdampak.

Shah menyebut longsoran salju dan es di kawasan Himalaya turut memicu bencana tersebut.

Baca Juga :  Netanyahu Tolak Rencana 15 Poin Gaza, Israel Tak Mau Tarik Pasukan Sebelum Hamas Dilucuti

Namun, para ilmuwan belum memastikan perubahan iklim sebagai satu-satunya penyebab runtuhnya gletser.

Mereka menilai perubahan iklim memang meningkatkan risiko di kawasan Himalaya. Suhu yang terus naik mempercepat pencairan gletser dan lapisan permafrost di sejumlah wilayah pegunungan.

Kondisi itu dapat membuat lereng dan struktur es semakin tidak stabil.

Nepal Butuh Rp88 Triliun untuk Pemulihan

Pemerintah Nepal memperkirakan biaya pemulihan akibat bencana mencapai 5 miliar dollar AS atau sekitar Rp88 triliun.

Karena keterbatasan kemampuan anggaran, Nepal meminta bantuan melalui dana khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menangani kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim.

Dalam surat kepada dewan dana iklim PBB, pemerintah Nepal meminta bantuan keuangan segera untuk membiayai pemulihan.

Namun, dana tersebut menghadapi tekanan karena banyak negara juga mengajukan permintaan bantuan.

PBB sejauh ini menerima komitmen pendanaan sekitar 820 juta dollar AS atau sekitar Rp14 triliun. Sementara itu, 119 negara telah mengajukan permintaan bantuan dengan nilai total sekitar 2,8 miliar dollar AS atau Rp49 triliun.

Baca Juga :  Taiwan Tegaskan Negaranya Merdeka Meski Donald Trump Beri Peringatan

Richard Sherman, anggota dewan dana asal Afrika Selatan, memperkirakan Nepal mungkin hanya memperoleh sekitar 20 juta dollar AS atau Rp354 miliar.

Sherman menyarankan Nepal mempertimbangkan sumber pendanaan lain, termasuk pinjaman dari Bank Dunia.

Himalaya Hadapi Ancaman Pemanasan

Kawasan Himalaya dan Hindu Kush mengalami pemanasan dengan cepat. Kenaikan suhu membuat gletser mencair lebih cepat dan meningkatkan perubahan pada lingkungan pegunungan.

Dampak tersebut menjadi perhatian besar karena kawasan Himalaya dan Hindu Kush menyediakan sumber air bagi sekitar 240 juta penduduk di wilayah tersebut.

Sistem sungai yang bersumber dari kawasan pegunungan itu juga menopang kehidupan sekitar 1,65 miliar orang di lembah-lembah sungai Asia Selatan dan Asia Tenggara.

Bencana Nepal kembali menunjukkan besarnya risiko yang dihadapi kawasan pegunungan akibat perubahan lingkungan. Namun, para ilmuwan masih terus meneliti hubungan langsung antara perubahan iklim dan runtuhnya gletser yang memicu banjir tersebut. (de*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kabut Asap Karhutla Indonesia Lumpuhkan Aktivitas Warga Serian Malaysia
Timor Leste Jadi Pusat Scam Baru? Kemenlu RI Temukan Jejak Eks Pekerja Kamboja
Profesor Malaysia Dipecat Usai Klaim Orang Melayu Kuno Bisa Terbang
Staf Trump Mulai Mundur Satu per Satu Jelang Pemilu Sela, Apa yang Terjadi?
Banjir Bandang Nepal-Tibet Tewaskan 165 Orang, Hampir 1.500 Masih Hilang
Trump Klaim “Mission Accomplished” di Iran, Tapi Tujuan Perang AS Dipertanyakan
Iran Terancam Krisis, Harga BBM Bisa Naik hingga Rp 11.000 per Liter
4,3 Juta Mobil Listrik di China Direcall, Gagang Pintu Jadi Masalah
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 7 September 2026 - 11:09 WIB

Kabut Asap Karhutla Indonesia Lumpuhkan Aktivitas Warga Serian Malaysia

Rabu, 2 September 2026 - 15:09 WIB

Banjir Bandang Nepal Tewaskan Ratusan Orang, Pemerintah Sebut Perubahan Iklim Jadi Pemicu

Selasa, 1 September 2026 - 19:09 WIB

Timor Leste Jadi Pusat Scam Baru? Kemenlu RI Temukan Jejak Eks Pekerja Kamboja

Senin, 31 Agustus 2026 - 13:09 WIB

Profesor Malaysia Dipecat Usai Klaim Orang Melayu Kuno Bisa Terbang

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 14:09 WIB

Staf Trump Mulai Mundur Satu per Satu Jelang Pemilu Sela, Apa yang Terjadi?

Berita Terbaru

Suasana sidang pembacaan putusan terhadap 17 perkara pengujian undang-undang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (28/8/2026). Dalam salah satu putusannya, MK mengabulkan seluruh gugatan terhadap Pasal 240 dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara(ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Nasional

MK Tolak Uji Materi KUHAP dan Anggaran MBG 2026

Senin, 7 Sep 2026 - 18:09 WIB