DPR Ingatkan Gaji ASN dan PPPK Tak Boleh Telat, Pemerintah Diminta Segera Cairkan Tambahan TKD

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 6 Agustus 2026 - 10:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi PNS. Gaji 13 2026 kapan cair. Kapan gaji ke 13 2026 cair. Gaji 13 pensiunan 2026 kapan cair.(SHUTTERSTOCK/WIBISONO ARI)

Ilustrasi PNS. Gaji 13 2026 kapan cair. Kapan gaji ke 13 2026 cair. Gaji 13 pensiunan 2026 kapan cair.(SHUTTERSTOCK/WIBISONO ARI)

Jakarta, APGtimes.com – Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid menegaskan pemerintah wajib membayar gaji aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), tepat waktu. Ia meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan dana transfer ke daerah (TKD) agar ratusan pemerintah daerah tidak lagi kesulitan memenuhi belanja pegawai.

Kholid menilai gaji ASN dan PPPK merupakan hak yang tidak boleh tertunda karena alasan keterbatasan anggaran. Menurutnya, keterlambatan pembayaran gaji berpotensi mengganggu pelayanan publik di berbagai daerah.

DPR Minta Pemerintah Segera Putuskan Tambahan TKD

Kholid mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian segera merampungkan perhitungan kebutuhan tambahan TKD.

Ia meminta kedua menteri tersebut segera melaporkan hasil perhitungan kepada Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah dapat mengambil keputusan secepatnya.

Baca Juga :  Menkeu Panggil BPJS Ketenagakerjaan, Usulan Pajak JHT 0 Persen Segera Dibahas

Menurutnya, persoalan fiskal kini tidak lagi terjadi di beberapa daerah, tetapi sudah berdampak pada ratusan pemerintah daerah di Indonesia.

Gaji ASN dan PPPK Tidak Boleh Terlambat

Kholid menegaskan ASN, guru, tenaga kesehatan, hingga PPPK menggantungkan kebutuhan hidup dari gaji bulanan.

Karena itu, pemerintah harus memastikan pembayaran gaji berlangsung tepat waktu agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Ia juga mengingatkan keterlambatan pembayaran gaji dapat memengaruhi kinerja pemerintahan daerah sekaligus memperlambat pelaksanaan pembangunan.

Pemda Diminta Lakukan Efisiensi Anggaran

Selain meminta tambahan TKD, Kholid mendorong pemerintah daerah melakukan efisiensi belanja secara selektif.

Baca Juga :  Guru PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu 2027, Purbaya Pastikan APBN Aman

Ia meminta setiap daerah memangkas pengeluaran yang tidak mendesak dan mengutamakan anggaran untuk pelayanan publik serta belanja pegawai.

Meski begitu, Kholid mengakui kemampuan fiskal sebagian daerah sangat terbatas sehingga efisiensi anggaran saja belum cukup menutup kebutuhan pembayaran gaji.

Pemerintah Masih Tunggu Arahan Presiden

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sebanyak 490 pemerintah daerah mengalami tekanan fiskal setelah penyesuaian dana transfer ke daerah.

Pemerintah telah menghitung kebutuhan tambahan anggaran. Namun, Kementerian Keuangan masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto sebelum menetapkan besaran tambahan TKD.

Di luar skema tersebut, pemerintah juga menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp20,5 triliun untuk membantu 490 pemerintah daerah yang mengalami kesulitan fiskal. (de*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Satgas PKH Temukan Dugaan Sawit Ilegal di Riau, Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut
Dasco Minta Sekolah hingga Keluarga Korban Bullying Ikut Kawal Revisi UU Perlindungan Anak
BGN Coret 1.637 Sekolah Elite dari Penerima MBG, Target Program Kini Tembus 78 Juta Orang
Terungkap! Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Yogyakarta Berangkatkan 17 WNI, Janjikan Rp 50 Juta per Bulan
Cak Imin Ungkap Kebutuhan Rp 110 Triliun untuk Jaminan Kesehatan Warga Miskin, APBN Baru Siapkan Rp 68 Triliun
WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban Berasal dari Jakarta hingga Sumut
BGN Coret 1.637 Sekolah dari Penerima MBG, Ini Alasan dan Penjelasan Sudaryono
Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektare Dicabut, Ini Temuan Pelanggaran Satgas PKH
Berita ini 16 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 13:09 WIB

Satgas PKH Temukan Dugaan Sawit Ilegal di Riau, Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut

Sabtu, 21 November 2026 - 12:09 WIB

Dasco Minta Sekolah hingga Keluarga Korban Bullying Ikut Kawal Revisi UU Perlindungan Anak

Sabtu, 21 November 2026 - 11:09 WIB

BGN Coret 1.637 Sekolah Elite dari Penerima MBG, Target Program Kini Tembus 78 Juta Orang

Jumat, 20 November 2026 - 23:59 WIB

Terungkap! Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Yogyakarta Berangkatkan 17 WNI, Janjikan Rp 50 Juta per Bulan

Jumat, 20 November 2026 - 21:09 WIB

WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban Berasal dari Jakarta hingga Sumut

Berita Terbaru