Jakarta, APGtimes.com— Di Papua, ada pedagang kecil yang bingung mencari modal. Usahanya jalan. Pembelinya ada. Barangnya laku.
Tapi uangnya tidak cukup untuk berkembang. Ia lalu mencari pinjaman. Yang datang justru pinjol berbunga tinggi.
Cerita seperti itu rupanya sering sampai ke telinga Menteri Maman Abdurrahman. Karena itu, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia kini menyiapkan satu pintu pembiayaan melalui platform Sapa UMKM.
Tujuannya jelas: memutus ketergantungan pelaku usaha kecil terhadap pinjaman online ilegal dan bunga mencekik.
Maman mengatakan banyak pelaku usaha mikro dan kecil kesulitan mendapat akses pembiayaan resmi. Mereka akhirnya mencari jalan tercepat. Pinjol menjadi pilihan. Meski bunganya sering membuat usaha makin tercekik.
Pemerintah tidak ingin kondisi itu terus berulang. Karena itu, Sapa UMKM akan menghubungkan pelaku usaha dengan bank, fintech, koperasi, hingga lembaga pembiayaan formal maupun nonformal dalam satu sistem.
“Pengusaha mikro kecil sering bingung mencari modal. Melalui Sapa UMKM, kami siapkan jalur pembiayaan yang lebih jelas dan aman,” kata Maman saat peluncuran awal Sapa UMKM di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Kamis (21/5/2026).
Semua Layanan Masuk Satu Sistem
Pemerintah tampaknya tidak ingin membuat platform setengah jadi. Sapa UMKM tidak hanya mengurus pinjaman modal.
Platform itu juga akan memuat layanan QRIS, payment gateway, pembukuan digital, legalitas usaha, sertifikasi halal, izin BPOM, hingga kanal pengaduan pungutan liar.
Semua layanan masuk dalam satu ekosistem. Maman ingin pelaku UMKM tidak lagi bolak-balik mengurus banyak kebutuhan usaha di tempat berbeda.
Cukup lewat satu pintu. Pemerintah juga menyiapkan kanal konsultasi yang langsung terhubung dengan aparat penegak hukum jika pelaku usaha menemukan pungutan liar atau praktik merugikan lainnya.
Wajib Masuk Sapa UMKM
Bagian ini yang mungkin memunculkan protes. Maman mengatakan seluruh pelaku UMKM nantinya wajib melakukan onboarding ke platform Sapa UMKM.
Namun, kewajiban itu bukan bentuk hukuman. Pemerintah tidak akan memberi sanksi kepada pelaku usaha yang tidak masuk sistem. Tetapi mereka bisa kehilangan akses terhadap berbagai fasilitas pemerintah.
Mulai dari pembiayaan, sertifikasi, pelatihan, legalitas usaha, hingga akses pemasaran. Menurut Maman, langkah itu penting agar seluruh data dan layanan UMKM bisa terhubung secara terintegrasi.
Ia sadar kebijakan tersebut bisa memunculkan kritik. Namun, pemerintah tetap ingin mendorong pelaku usaha kecil masuk ke sistem resmi agar lebih mudah mendapat perlindungan dan akses pembiayaan aman.
Pinjol Jadi Ancaman Baru
Pinjaman online memang menjadi masalah serius di sektor usaha kecil.
Banyak pedagang kecil tergoda proses pencairan cepat. Mereka tidak lagi memikirkan bunga tinggi atau risiko gagal bayar.
Akibatnya, usaha yang semula ingin berkembang justru terseret utang. Pemerintah kini mencoba mengubah pola itu.
Lewat Sapa UMKM, pemerintah ingin menghadirkan jalur pembiayaan yang lebih sehat, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau pelaku usaha kecil di seluruh Indonesia.
Jika sistem itu berjalan baik, pelaku UMKM tidak perlu lagi mencari modal ke pinjol ilegal. Mereka cukup masuk ke satu aplikasi. Modal datang lewat jalur resmi. (wan)
