Jakarta, APGtimes.com — Pemerintah menunjuk warga negara Australia, Luke Thomas Mahony, sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Keputusan itu langsung memicu pro dan kontra karena PT DSI akan menjadi pintu tunggal ekspor sumber daya alam strategis Indonesia mulai 1 Juni 2026.
PT DSI berada di bawah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia. Pemerintah membentuk perusahaan itu untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas nasional.
Nama Luke Thomas Mahony tercantum dalam Surat Keputusan Pengesahan Nomor AHU-0039765.AH.01.01 Tahun 2026 tertanggal 19 Mei 2026. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum menerbitkan dokumen tersebut.
Luke saat ini menjabat sebagai SEVP Business Performance & Optimization Danantara Indonesia sejak September 2025. Ia memiliki pengalaman lebih dari 21 tahun di industri pertambangan.
Sebelum bergabung dengan Danantara Indonesia, Luke menjabat sebagai Chief Strategy and Technical Officer PT Vale Indonesia Tbk pada Juli 2024 hingga September 2025.
Dinilai Bisa Putus Rantai Kongkalikong
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, mendukung langkah pemerintah menunjuk Luke sebagai direktur utama PT DSI.
Menurut Sarmuji, Presiden Prabowo Subianto ingin memutus praktik kongkalikong dalam pengelolaan ekspor sumber daya alam.
“Presiden mungkin bermaksud memutus rantai kongkalikong yang melibatkan perkawanan. Dengan Luke Thomas sebagai dirut, kemungkinan jalur perkawanan akan lebih minim,” ujar Sarmuji, Jumat (22/5/2026).
Sarmuji menilai kompetensi dan integritas menjadi alasan utama pemerintah memilih Luke.
“Kompetensi dan integritas adalah kunci karena PT DSI akan mengelola penjualan sumber daya yang sangat besar. Tujuannya agar tidak ada penyelewengan lagi,” katanya.
PDI-P Akui Terkejut
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, mengaku terkejut mendengar penunjukan WNA sebagai pimpinan PT DSI.
Meski begitu, Mufti tetap mencoba melihat keputusan pemerintah secara objektif.
Menurutnya, PT DSI memegang peran penting karena perusahaan itu mengelola ekspor sumber daya alam nasional yang berkaitan dengan devisa negara dan masa depan industri Indonesia.
Mufti juga menilai kebijakan tersebut akan memengaruhi kepercayaan dunia usaha terhadap arah ekonomi Indonesia.
Di sisi lain, sejumlah pihak tetap mempertanyakan keputusan pemerintah menunjuk WNA untuk memimpin perusahaan strategis yang mengelola ekspor sumber daya alam nasional. (dr*)
