BGN Tegaskan Dapur MBG Ditutup Permanen Jika Dua Kali Sebabkan Keracunan

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 10 Juni 2026 - 21:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Relawan mengisi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam ompreng di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Polresta Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (30/3/2026). SPPG Polri Polresta Kendari menjadi SPPG ke-13 di bawah naungan Polri yang telah resmi beroperasi di Sulawesi Tenggara dari total 16 yang ada.

Relawan mengisi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam ompreng di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Polresta Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (30/3/2026). SPPG Polri Polresta Kendari menjadi SPPG ke-13 di bawah naungan Polri yang telah resmi beroperasi di Sulawesi Tenggara dari total 16 yang ada.

Semarang, APGtimes.com — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan akan menutup permanen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika dua kali memicu kasus keracunan pangan.

BGN menerapkan aturan tersebut untuk menjaga keamanan makanan yang dikonsumsi jutaan penerima manfaat program MBG di seluruh Indonesia.

Kasubag Tata Usaha Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Semarang, Bagus Anindito, mengatakan BGN menerapkan pengawasan ketat terhadap seluruh dapur MBG.

“Kalau kejadian menonjol keracunan pangan sampai dua kali, itu kita tutup permanen,” kata Bagus, Rabu (10/6/2026).

Belum Ada Dapur MBG Ditutup Permanen

Bagus memastikan belum ada dapur MBG di Jawa Tengah yang menerima sanksi penutupan permanen.

Menurutnya, sebagian besar kasus keracunan yang muncul masih terjadi untuk pertama kali.

Karena itu, BGN masih memberi kesempatan kepada pengelola untuk melakukan perbaikan.

“Selama ini belum ada karena mayoritas masih baru satu kali,” ujarnya.

KPPG Semarang saat ini mengawasi 20 kabupaten dan kota di wilayah utara Jawa Tengah.

Baca Juga :  Rp18,9 Triliun Cair untuk 546 Daerah, PPPK Tak Boleh Dirumahkan

Jumlah penerima manfaat di wilayah tersebut mencapai lebih dari dua juta orang.

Sementara itu, KPPG Sleman mengawasi 15 kabupaten dan kota di wilayah selatan Jawa Tengah serta sejumlah daerah di DIY.

BGN Perketat Pengawasan Dapur MBG

BGN tidak hanya menindak kasus keracunan pangan.

Lembaga tersebut juga dapat menutup dapur MBG jika menemukan pelanggaran berat.

Pelanggaran itu meliputi dugaan kecurangan, penyalahgunaan anggaran, atau sarana yang tidak memenuhi standar operasional.

Untuk mengawasi pelaksanaan program, BGN menugaskan inspektorat melakukan pemeriksaan secara berkala.

“Kita ada inspektorat yang melakukan pengawasan,” ujar Bagus.

Tercatat 10 Kasus Menonjol pada 2026

Bagus mengungkapkan KPPG Semarang dan KPPG Sleman mencatat sekitar 10 kejadian menonjol sepanjang 2026.

Kasus tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Sebagian kasus berhubungan dengan keamanan pangan dan operasional dapur.

Khusus Kota Semarang, petugas mencatat dua hingga tiga kasus keracunan pangan sejak awal tahun.

Meski begitu, petugas masih mampu menangani seluruh kasus tersebut tanpa menjatuhkan sanksi penutupan permanen.

Baca Juga :  BRIN Usul Sekda Jadi Penjabat Kepala Daerah di Masa Transisi Pilkada 2031

Sejumlah Dapur Sempat Hentikan Operasional

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Tengah sekaligus Ketua Satgas Percepatan MBG Jawa Tengah, Taj Yasin, mengakui adanya sejumlah kendala dalam pelaksanaan program.

Beberapa dapur MBG sempat menghentikan operasional sementara.

Sebagian pengelola menjalani evaluasi internal.

Sebagian lainnya menghadapi persoalan pencairan dana operasional.

“Ya, kita tunggu semua. Kan memang tidak hanya di Jawa Tengah, ada di berbagai daerah yang mana SPPG ini dalam pengawasan,” kata Taj Yasin.

Menurutnya, tidak semua dapur yang berhenti beroperasi menghadapi masalah dana.

Beberapa pengelola menghentikan layanan sementara untuk memperbaiki sistem operasional.

Pemerintah Terus Lakukan Evaluasi

Pemerintah bersama BGN terus mengevaluasi seluruh dapur MBG di berbagai daerah.

Melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan makanan yang diterima penerima manfaat memenuhi standar keamanan, kebersihan, dan gizi.

Pemerintah juga ingin menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi program prioritas nasional. (de*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Prabowo Minta Patroli Karhutla Diperketat, Sugiono Soroti Munculnya Titik Api Baru
Petani Transmigran Papua Barat Kini Bisa Keringkan 2 Ton Gabah dalam Belasan Jam
Bulog Cari Pasokan Beras Alternatif, 8-10 Penggilingan Kecil Dilibatkan
Kapolri Siapkan Program Poliran, Penganggur hingga Mantan Pengguna Narkotika Jadi Sasaran
RUU Perampasan Aset Disorot, DPR Ingin Korban Investasi Bodong Terima Uang Kembali
Prabowo Siapkan Ambulans Udara, TNI AU Kerahkan 5 Helikopter dan 3 Pesawat Casa
Sudaryono Ubah Aturan MBG, Biaya Operasional Rp5.000 per Porsi Kini Dibatasi
Bambang Haryo Minta Kemenhut dan Perhutani Dievaluasi, Penanganan Karhutla Jangan Hanya Sasar 32 Perusahaan
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 18:09 WIB

Petani Transmigran Papua Barat Kini Bisa Keringkan 2 Ton Gabah dalam Belasan Jam

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 10:09 WIB

Bulog Cari Pasokan Beras Alternatif, 8-10 Penggilingan Kecil Dilibatkan

Jumat, 30 Oktober 2026 - 20:09 WIB

Kapolri Siapkan Program Poliran, Penganggur hingga Mantan Pengguna Narkotika Jadi Sasaran

Jumat, 30 Oktober 2026 - 19:09 WIB

RUU Perampasan Aset Disorot, DPR Ingin Korban Investasi Bodong Terima Uang Kembali

Jumat, 30 Oktober 2026 - 16:09 WIB

Prabowo Siapkan Ambulans Udara, TNI AU Kerahkan 5 Helikopter dan 3 Pesawat Casa

Berita Terbaru