Jakarta, APGtimes.com — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Yahya Zaini meminta pemerintah segera mengaudit 6.877 dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika menemukan kejanggalan atau dugaan penyimpangan pembayaran.
Yahya menyampaikan permintaan tersebut setelah pemerintah menemukan potensi pemborosan anggaran MBG hingga Rp1 triliun per bulan. Pemborosan itu muncul setelah jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bertambah 6.877 titik dari target awal.
“Jika terdapat kejanggalan atau penyimpangan pembayaran hendaknya dilakukan audit terhadap ribuan dapur tersebut,” kata Yahya, Jumat (12/6/2026).
Menurut Yahya, Badan Gizi Nasional (BGN) harus mengawasi proses pembayaran kepada setiap dapur MBG secara ketat. BGN juga harus memastikan setiap transaksi sesuai dengan pengeluaran riil di lapangan.
Ia menegaskan BGN tidak boleh membayar tanpa verifikasi yang jelas. Langkah tersebut penting untuk mencegah kebocoran dan pemborosan anggaran negara.
“BGN harus berhati-hati dan memastikan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak asal bayar, pembayaran harus sesuai dengan pengeluaran yang dilakukan oleh setiap dapur,” ujarnya.
DPR Dorong Sanksi Tegas untuk Dapur Bermasalah
Yahya juga meminta BGN menjatuhkan sanksi kepada pengelola dapur yang melanggar aturan. Menurut dia, BGN perlu menghentikan sementara operasional dapur yang terbukti melakukan penyimpangan.
“Jika terbukti terjadi penyimpangan sebaiknya dapur tersebut diberikan sanksi seperti pemberhentian sementara,” katanya.
Selain audit, Yahya mendorong BGN memperbaiki tata kelola Program MBG secara menyeluruh. Ia menilai evaluasi ketat dapat mencegah masalah serupa muncul kembali pada masa mendatang.
“Perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap tata kelola MBG, dilakukan evaluasi secara ketat, dan dipastikan pengelolaan sesuai aturan yang berlaku,” ucapnya.
Yahya menilai kasus ini menjadi momentum bagi BGN untuk memperkuat sistem pengawasan. Ia juga meminta lembaga tersebut menutup setiap celah yang berpotensi memicu pemborosan anggaran.
Menurut dia, BGN harus menjalankan kebijakan efisiensi secara konsisten agar kasus kelebihan pembayaran tidak kembali terjadi.
Zulkifli Hasan Soroti Potensi Pemborosan Rp1 Triliun
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap potensi pemborosan anggaran MBG mencapai Rp1 triliun setiap bulan.
Zulkifli mengatakan angka tersebut bisa mencapai Rp12 triliun dalam setahun apabila pemerintah tidak segera melakukan penataan.
“Berarti kalau satu tahun berapa itu, Rp12 triliun. Maka perlu penataan agar bisa diperbaiki dan diselesaikan,” kata Zulkifli saat menghadiri rapat di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Zulkifli menyampaikan pernyataan itu setelah mengikuti rapat peningkatan kualitas layanan MBG dan SPPG terpencil bersama Kepala BGN Nanik S Deyang.
Jumlah SPPG Bertambah 6.877 Titik
Zulkifli menjelaskan jumlah SPPG saat ini mencapai 27.877 titik. Angka tersebut melampaui target awal yang hanya 21.000 titik.
Ia mengaku menerima laporan mengenai dugaan praktik jual beli titik SPPG yang menyebabkan jumlah lokasi bertambah di luar rencana pemerintah.
“Rencana awal titik itu 21.000, tetapi sekarang sudah mencapai 27.877 titik. Ada pembengkakan sebanyak 6.877 titik,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan proses penataan tata kelola BGN selesai dalam satu bulan. Setelah itu, pemerintah akan melanjutkan program yang berjalan baik dan memperbaiki berbagai temuan yang masih bermasalah.
Zulkifli berharap pergantian manajemen BGN dapat memperkuat pengawasan program MBG. Ia juga optimistis langkah tersebut akan meningkatkan kualitas tata kelola serta efektivitas pelaksanaan program di lapangan. (de*)
