Jakarta, APGtimes.com – Rencana pemerintah mengatur pembelian elpiji 3 kilogram (kg) berdasarkan data desil mendapat sorotan dari masyarakat.
Sejumlah warga mempertanyakan kesiapan data tersebut. Mereka khawatir pemerintah menerapkan aturan baru sebelum memperbaiki data penerima yang masih bermasalah.
Rike (50), warga Jakarta Selatan, mempertanyakan akurasi data desil yang akan menjadi dasar kebijakan tersebut.
“Cara akurasi data penerimanya gimana coba? Sementara desil warga masih banyak yang belum sesuai,” kata Rike kepada Kompas.com, Sabtu (28/8/2026).
Warga Minta Data Diperbaiki
Rike meminta pemerintah membenahi data desil sebelum menggunakannya untuk menentukan penerima subsidi.
Menurutnya, data yang tidak akurat dapat merugikan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Jika pemerintah memakai data tersebut untuk mengatur pembelian elpiji 3 kg, sebagian warga bisa kehilangan akses terhadap energi bersubsidi.
Karena itu, Rike meminta pemerintah memastikan kondisi ekonomi masyarakat sesuai dengan data yang tercatat.
Pedagang Kecil Khawatir Ikut Terdampak
Kekhawatiran serupa disampaikan Rany (28). Ia menilai pemerintah perlu berhati-hati sebelum menerapkan pembatasan pembelian elpiji 3 kg berdasarkan desil.
“Ini kebijakan ribet banget, nyiksa banget. Kasihan masyarakat jadi korban pemerintah,” ujar Rany.
Rany menilai elpiji 3 kg sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pedagang kecil juga mengandalkan gas bersubsidi untuk menjalankan usaha sehari-hari.
Jika data desil keliru, pedagang kecil bisa kehilangan akses terhadap elpiji 3 kg. Mereka akhirnya harus membeli gas dengan harga lebih mahal.
Kondisi tersebut tentu dapat menambah biaya operasional dan mengurangi keuntungan usaha kecil.
Pemerintah Siapkan Aturan Berbasis Desil
Pemerintah sebelumnya berencana menggunakan data desil untuk mengatur pembelian elpiji 3 kg.
Kebijakan tersebut akan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah ingin memastikan subsidi energi sampai kepada masyarakat yang berhak.
Selanjutnya, pemerintah akan membahas penggunaan data desil bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan PT Pertamina.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan pemerintah perlu mengatur penyaluran elpiji 3 kg karena konsumsi terus meningkat.
Sepanjang 2026, penyaluran elpiji 3 kg mencapai sekitar 8,677 juta metrik ton (MT). Angka tersebut melampaui kuota dalam APBN 2026 yang berada di kisaran 8 juta MT.
“Memang kalau kita perhatikan bahwa di tahun 2025 kemarin juga sudah ada penyesuaian untuk prognosa dan untuk tahun 2026 ini memang prognosanya itu sebesar 8,6 juta ton elpiji,” kata Laode dalam rapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (26/8/2026).
Rencana tersebut kini masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Pemerintah harus memastikan penggunaan data desil tidak justru membuat masyarakat yang seharusnya menerima subsidi kehilangan haknya. (de*)
