Komdigi Minta Tambahan Rp3,23 Triliun untuk Anggaran 2027, Ini Rinciannya

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 1 September 2026 - 17:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana rapat Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Komisi I DPR RI terkait Rencana Kerja Anggaran 2027, Selasa (1/9/2026) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.(KOMPAS.com/Tria Sutrisna)

Suasana rapat Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Komisi I DPR RI terkait Rencana Kerja Anggaran 2027, Selasa (1/9/2026) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.(KOMPAS.com/Tria Sutrisna)

Jakarta, APGtimes.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membutuhkan tambahan anggaran Rp3,23 triliun untuk menjalankan berbagai program pada 2027.

Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail mengatakan, kebutuhan anggaran kementeriannya tahun depan mencapai Rp14,753 triliun. Sementara itu, pemerintah baru menetapkan pagu anggaran sebesar Rp11,515 triliun.

“Total kebutuhan anggaran 2027 dibutuhkan sebesar Rp14,753 triliun. Dari pagu anggaran sebesar Rp11,5 triliun yang sudah ditetapkan, Kemkomdigi mengalami kekurangan anggaran sebesar Rp3,23 triliun,” ujar Ismail dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa (1/9/2026).

Komdigi menghitung kebutuhan tambahan tersebut setelah melakukan penajaman program bersama seluruh unit kerja eselon I. Kementerian kemudian membagi kebutuhan anggaran itu ke sejumlah sektor, mulai dari operasional hingga program prioritas nasional.

Baca Juga :  Kabar Gembira untuk Guru, Tunjangan Non-ASN Naik Jadi Rp2 Juta per Bulan

Anggaran Tambahan untuk Program Prioritas

Komdigi mengusulkan tambahan sekitar Rp298 miliar untuk kebutuhan operasional Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, serta sejumlah unit eselon I lainnya.

Selain itu, Komdigi membutuhkan Rp1,097 triliun untuk mendukung berbagai program prioritas nasional. Anggaran tersebut mencakup pembangunan infrastruktur BAKTI, pengembangan ekosistem teknologi pemerintahan digital, pengawasan ruang digital, pengembangan sumber daya manusia, serta komunikasi publik dan media.

“Untuk mendukung program kerja prioritas nasional, baik itu untuk infrastruktur BAKTI, ekosistem teknologi pemerintah digital, pengawasan ruang digital, dan BPSDM, tentunya yang paling utama juga untuk Ditjen Komunikasi Publik dan Media,” kata Ismail.

Komdigi juga mengajukan tambahan Rp1,48 triliun untuk menjalankan program prioritas yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra).

Baca Juga :  Komdigi Bidik Internet 100 Mbps pada 2029, Tarif Bulanan Maksimal Rp150.000

Dana tersebut antara lain mendukung kebutuhan Komisi Informasi Pusat (KIP), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), serta Dewan Pers.

Total Kebutuhan Capai Rp14,753 Triliun

Dengan tambahan anggaran tersebut, Komdigi berharap pemerintah dapat memenuhi seluruh kebutuhan program pada 2027.

Kementerian menilai dukungan anggaran diperlukan agar berbagai agenda transformasi digital, pembangunan infrastruktur komunikasi, pengawasan ruang digital, serta pengembangan sumber daya manusia dapat berjalan optimal.

Saat ini, Komdigi masih memiliki pagu Rp11,515 triliun. Jika usulan tambahan Rp3,23 triliun mendapat persetujuan, total anggaran kementerian pada 2027 akan mencapai sekitar Rp14,753 triliun.

Komdigi selanjutnya akan membahas usulan tersebut bersama DPR dan pemerintah dalam proses pembahasan anggaran tahun 2027. (de*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Indonesia, Qatar, Turki, dan Pakistan Teken Project Badr, Bidik Industri Pertahanan
Pemerintah Kucurkan Rp 1,235 Triliun untuk Atasi Karhutla di 7 Provinsi
Ferry Juliantono Tawarkan Kopdes Merah Putih Salurkan Gaji ASN, Ini Respons MenPAN-RB
Bahlil Pertimbangkan Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga, Utamakan Kebutuhan RI
BGN Kembalikan Rp 160,37 Miliar ke Kas Negara, 75 SPPG Punya VA Ganda
KPK Tolak Usulan Luhut Hapus Unsur Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi
Prabowo Ancam Cabut Izin Perusahaan Pembakar Hutan, 32 Konsesi Kena Sanksi
Ahli UGM Ungkap Tanggung Jawab Pimpinan atas Penugasan Staf Khusus
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 20:09 WIB

Indonesia, Qatar, Turki, dan Pakistan Teken Project Badr, Bidik Industri Pertahanan

Kamis, 22 Oktober 2026 - 19:09 WIB

Pemerintah Kucurkan Rp 1,235 Triliun untuk Atasi Karhutla di 7 Provinsi

Kamis, 22 Oktober 2026 - 18:09 WIB

Ferry Juliantono Tawarkan Kopdes Merah Putih Salurkan Gaji ASN, Ini Respons MenPAN-RB

Kamis, 22 Oktober 2026 - 11:09 WIB

Bahlil Pertimbangkan Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga, Utamakan Kebutuhan RI

Kamis, 22 Oktober 2026 - 10:09 WIB

BGN Kembalikan Rp 160,37 Miliar ke Kas Negara, 75 SPPG Punya VA Ganda

Berita Terbaru

Presiden Amerika Serikat Donald Trump (kanan) bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (kiri) di Oval Office, Gedung Putih, Washington DC, 4 Februari 2025..(AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)

Internasional

AS-Israel Siapkan Serangan Baru ke Iran, Fasilitas Nuklir Jadi Target

Kamis, 22 Okt 2026 - 16:09 WIB