Program MBG Kembali Disorot, Massa Desak Pemerintah Hentikan Pelaksanaannya

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 15 Juli 2026 - 14:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sejumlah massa yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil bernama MBG Watch menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/7/2026).(KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA)

Sejumlah massa yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil bernama MBG Watch menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/7/2026).(KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA)

Jakarta, APGtimes.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik. Sejumlah massa yang tergabung dalam koalisi MBG Watch menggelar aksi di depan Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (15/7/2026). Mereka mendesak pemerintah menghentikan program tersebut sekaligus membubarkan lembaga pelaksananya.

Aparat kepolisian mengawal aksi sejak awal hingga selesai. Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Panglima Polim tetap bergerak meski sempat melambat.

Massa Nilai Program Perlu Dievaluasi

Peserta aksi membawa berbagai poster berisi kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Mereka juga membunyikan pentungan bambu untuk menarik perhatian masyarakat.

Menurut koalisi MBG Watch, pemerintah harus mengevaluasi pelaksanaan program secara menyeluruh. Selain itu, mereka meminta pemerintah membuka hasil evaluasi kepada publik.

Perwakilan Sajogyo Institute, Muhammad Iqbal, mengatakan pemerintah perlu menghentikan Program MBG apabila menemukan persoalan dalam pelaksanaannya.

Baca Juga :  Prabowo Siapkan 200 Pompa Air untuk Karhutla, Pangdam Kalteng Awalnya Minta 50 Unit

Ia juga meminta pemerintah membubarkan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

Demonstran Siapkan Langkah Lanjutan

Muhammad Iqbal menyatakan koalisi MBG Watch akan menempuh aksi lanjutan apabila pemerintah tidak merespons tuntutan mereka.

Bahkan, ia menyebut penolakan membayar pajak sebagai bentuk protes terhadap kebijakan tersebut.

Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui penggunaan anggaran negara secara terbuka. Karena itu, pemerintah harus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program.

Selama aksi berlangsung, massa berulang kali menyerukan pembubaran MBG, BGN, dan SPPG.

Pemerintah Tetap Jalankan Program MBG

Di sisi lain, pemerintah masih menjadikan Program Makan Bergizi Gratis sebagai program prioritas nasional. Program tersebut menyasar anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Baca Juga :  BGN Uji Coba MBG Prasmanan hingga Akhir 2026, Siswa Bisa Tambah Makanan

BGN mengoordinasikan pelaksanaan program tersebut. Selanjutnya, SPPG menyiapkan dan menyalurkan makanan bergizi kepada para penerima manfaat.

Namun, aparat penegak hukum saat ini masih menangani sejumlah dugaan penyimpangan yang muncul di beberapa daerah. Meski demikian, pemerintah memastikan proses penyaluran manfaat tetap berjalan.

Pengawasan Terus Diperkuat

Pemerintah menegaskan pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis terus berlangsung. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan evaluasi agar pelaksanaan program tetap sesuai aturan.

Sementara itu, aparat kepolisian menjaga situasi tetap kondusif selama demonstrasi berlangsung. Dengan demikian, aktivitas masyarakat di sekitar Kejaksaan Agung tetap berjalan normal hingga aksi berakhir. (de*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Prabowo Minta Patroli Karhutla Diperketat, Sugiono Soroti Munculnya Titik Api Baru
Petani Transmigran Papua Barat Kini Bisa Keringkan 2 Ton Gabah dalam Belasan Jam
Bulog Cari Pasokan Beras Alternatif, 8-10 Penggilingan Kecil Dilibatkan
Kapolri Siapkan Program Poliran, Penganggur hingga Mantan Pengguna Narkotika Jadi Sasaran
RUU Perampasan Aset Disorot, DPR Ingin Korban Investasi Bodong Terima Uang Kembali
Prabowo Siapkan Ambulans Udara, TNI AU Kerahkan 5 Helikopter dan 3 Pesawat Casa
Sudaryono Ubah Aturan MBG, Biaya Operasional Rp5.000 per Porsi Kini Dibatasi
Bambang Haryo Minta Kemenhut dan Perhutani Dievaluasi, Penanganan Karhutla Jangan Hanya Sasar 32 Perusahaan
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 19:09 WIB

Prabowo Minta Patroli Karhutla Diperketat, Sugiono Soroti Munculnya Titik Api Baru

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 18:09 WIB

Petani Transmigran Papua Barat Kini Bisa Keringkan 2 Ton Gabah dalam Belasan Jam

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 10:09 WIB

Bulog Cari Pasokan Beras Alternatif, 8-10 Penggilingan Kecil Dilibatkan

Jumat, 30 Oktober 2026 - 20:09 WIB

Kapolri Siapkan Program Poliran, Penganggur hingga Mantan Pengguna Narkotika Jadi Sasaran

Jumat, 30 Oktober 2026 - 19:09 WIB

RUU Perampasan Aset Disorot, DPR Ingin Korban Investasi Bodong Terima Uang Kembali

Berita Terbaru

Salah satu dapur MBG

Ekonomi & Bisnis

7 Dapur MBG di Padang Panjang Ditutup

Minggu, 1 Nov 2026 - 12:04 WIB