Jakarta, APGtimes.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti keberadaan tenaga honorer yang dinilai tidak produktif di sejumlah daerah. Bahkan, Tito mengungkap ada honorer yang hanya bekerja selama beberapa jam sebelum meninggalkan kantor.
Tito menyampaikan pernyataan tersebut saat menghadiri rapat bersama Komisi II DPR RI dan para gubernur di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Menurut Tito, banyak instansi daerah masih mempekerjakan tenaga administrasi yang tidak memiliki kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.
“Kalau untuk tenaga administrasi, seringkali tidak kompeten dan tidak memiliki kapabilitas yang memadai. Ada yang datang jam 8 pagi lalu pulang jam 10 pagi,” kata Tito.
Tito Soroti Praktik Titipan Tim Sukses
Tito menilai sebagian kepala daerah pada masa lalu memasukkan tenaga honorer karena faktor kedekatan politik, bukan kebutuhan kerja.
Ia menyebut tim sukses kepala daerah sering membawa orang-orang tertentu masuk ke lingkungan pemerintahan setelah memenangkan kontestasi politik.
Praktik tersebut membuat jumlah tenaga honorer terus bertambah dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya.
Akibatnya, pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran yang semakin besar untuk membayar pegawai non-ASN.
“Jumlah honorer terus bertambah dari kepala daerah ke kepala daerah berikutnya,” ujarnya.
Honorer Terus Bertambah dan Menuntut Kepastian Status
Tito menjelaskan banyak tenaga honorer kemudian menuntut kepastian status kepegawaian setelah bekerja selama bertahun-tahun.
Mereka menggelar berbagai aksi dan meminta pemerintah mengangkat mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pemerintah lalu membuka jalur seleksi agar tenaga honorer dapat mengikuti proses pengangkatan sesuai aturan yang berlaku.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus menyediakan anggaran yang lebih besar untuk membayar pegawai.
Mendagri Minta Kepala Daerah Bersikap Tegas
Karena itu, Tito meminta seluruh kepala daerah menghentikan perekrutan tenaga honorer baru.
Ia menegaskan pemerintah telah menerapkan moratorium honorer dan meminta seluruh daerah mematuhi kebijakan tersebut.
Menurut Tito, kepala daerah perlu mengendalikan jumlah pegawai agar belanja daerah tetap sehat dan tidak membebani pemerintahan berikutnya.
“Harus tegas, tidak boleh ada tenaga honorer baru,” tegas Tito.
Guru dan Tenaga Kesehatan Tetap Dibutuhkan
Meski meminta daerah menghentikan rekrutmen honorer, Tito mengakui sektor tertentu masih membutuhkan tenaga dengan keahlian khusus.
Ia mencontohkan guru dan tenaga kesehatan yang masih memegang peran penting dalam pelayanan masyarakat.
Menurutnya, daerah tetap perlu memenuhi kebutuhan tenaga profesional di bidang pendidikan dan kesehatan agar pelayanan publik berjalan optimal.
Tito berharap seluruh kepala daerah menjalankan kebijakan tersebut secara konsisten agar pemerintah daerah dapat mengelola anggaran lebih efektif dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (de*)
