Polda Jambi Usut Laporan Dugaan Pemalsuan Dokumen SPPG Program MBG

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 15 Juni 2026 - 16:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji. Dia mengatakan proses penyelidikan tengah dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Umum.

Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji. Dia mengatakan proses penyelidikan tengah dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Umum.

Jambi, APGtimes.com — Polda Jambi mengusut laporan dugaan pemalsuan dokumen yang menyeret salah satu yayasan pengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Jambi. Polisi saat ini mengumpulkan informasi dan dokumen untuk mendalami laporan yang diajukan sejumlah pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kepala Bidang Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) masih menjalankan tahap penyelidikan.

“Masih dalam proses penyelidikan oleh Ditreskrimum,” kata Erlan, Senin (15/6/2026).

Sebelas Mitra Laporkan Yayasan

Kuasa hukum pelapor, Ramos Hutabarat, menyebut sedikitnya 11 mitra SPPG mengajukan laporan terhadap Yayasan Nuansa Mitra Sejati.

Menurut Ramos, para pelapor menemukan sejumlah dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dokumen tersebut berkaitan dengan administrasi dapur SPPG yang masuk dalam program MBG.

Para pelapor kemudian meminta aparat penegak hukum memeriksa seluruh dokumen yang digunakan yayasan dalam proses administrasi program.

Baca Juga :  Kejagung Jerat Andri Mulyono dalam Kasus Korupsi MBG, Diduga Atur Pengadaan Motor Listrik

Pelapor Persoalkan Klaim Kepemilikan Dapur

Ramos menjelaskan yayasan mencantumkan keterangan yang menyatakan bangunan dapur dan fasilitas pendukung berada di bawah kepemilikan yayasan.

Para pengelola dapur membantah keterangan tersebut. Mereka menegaskan kepemilikan bangunan dan fasilitas operasional tetap berada di tangan pengelola dapur masing-masing.

Menurut Ramos, perbedaan data tersebut memicu keberatan dari para mitra karena menyangkut legalitas dan status kerja sama dalam program MBG.

Kuasa Hukum Soroti Tiga Yayasan

Ramos juga menyoroti keberadaan tiga yayasan yang memiliki hubungan keluarga dalam struktur pengelolaannya.

Ia mempertanyakan keterlibatan sejumlah pihak dalam pengelolaan yayasan yang menjalankan program MBG di Jambi.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian agar pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai aturan dan prinsip transparansi.

Baca Juga :  Kejagung Perpanjang Penahanan 3 Tersangka Korupsi MBG, Penyidikan Masih Berlanjut

Mitra Minta Transparansi Anggaran

Para pengelola dapur mengaku kesulitan mengawasi penggunaan anggaran program karena mereka tidak memperoleh akses informasi yang memadai.

Mereka berharap seluruh pihak yang terlibat membuka data dan informasi terkait pengelolaan dana program MBG.

Ramos menegaskan para mitra mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis. Namun, para mitra juga ingin memastikan pengelolaan program berjalan secara terbuka dan akuntabel.

Polisi Kumpulkan Keterangan

Saat ini penyidik terus meminta keterangan dari berbagai pihak yang memiliki hubungan dengan laporan tersebut.

Penyidik juga memeriksa dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dapur SPPG dan administrasi program MBG.

Polda Jambi belum mengambil kesimpulan karena tim penyidik masih mengumpulkan fakta dan alat pendukung lainnya. Hasil penyelidikan akan menjadi dasar bagi penyidik untuk menentukan langkah hukum berikutnya. (de*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

11 Siswa Lampung Selatan Muntah Usai Santap MBG, Sampel Makanan Diperiksa
Kabut Asap Karhutla Selimuti Palembang, PM2.5 Tembus 493,9 dan Warga Kesulitan Bernapas
Antrean Bio Solar Masih Terjadi di Riau, Pemprov Usulkan Tambahan Kuota hingga 10 Persen
Live Bursa Kerja Dedi Mulyadi di TikTok Ditonton 268.500 Akun, 299 Lowongan Dibuka
Kabut Asap Selimuti Sungai Batanghari, Nelayan Jambi Keluhkan Sesak Napas dan Hasil Tangkapan Menurun
Pohon Pinus 50 Tahun di Bukittinggi Ditebang, Bakal Diganti Tabebuya
Wali Kota Alfin Sambangi BNPB, Bawa Usulan Rehabilitasi Infrastruktur Sungai Penuh
Kabut Asap Selimuti Padang, Warga Mulai Keluhkan Sesak Napas
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 17 September 2026 - 19:09 WIB

11 Siswa Lampung Selatan Muntah Usai Santap MBG, Sampel Makanan Diperiksa

Kamis, 17 September 2026 - 14:09 WIB

Kabut Asap Karhutla Selimuti Palembang, PM2.5 Tembus 493,9 dan Warga Kesulitan Bernapas

Kamis, 17 September 2026 - 11:09 WIB

Antrean Bio Solar Masih Terjadi di Riau, Pemprov Usulkan Tambahan Kuota hingga 10 Persen

Rabu, 16 September 2026 - 23:09 WIB

Live Bursa Kerja Dedi Mulyadi di TikTok Ditonton 268.500 Akun, 299 Lowongan Dibuka

Rabu, 16 September 2026 - 22:09 WIB

Kabut Asap Selimuti Sungai Batanghari, Nelayan Jambi Keluhkan Sesak Napas dan Hasil Tangkapan Menurun

Berita Terbaru

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ketika memberikan sambutan dalam acara forum koordinasi Kebijakan HAM, Kamis (17/9/2026)(Febryan Kevin/Kompas.com )

Nasional

Kamis, 17 Sep 2026 - 20:09 WIB