Jakarta, APGtimes.com – Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan data Sensus Ekonomi 2026 tidak akan digunakan pemerintah untuk menarik pajak dari masyarakat.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud menjelaskan sensus ekonomi berlangsung setiap 10 tahun. Menurut dia, pemerintah memiliki sumber data lain untuk menjalankan administrasi perpajakan.
“Data pajak yang selama ini dipakai itu data dari mana? Kalau sensus 10 tahun sekali, berarti data pajak tahun lalu misalnya tahun 2024, apakah dari sensus? Tentu tidak,” ujar Edy dalam acara Kompas.comTalks di Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026).
Data Pajak Punya Sumber Berbeda
Edy menegaskan pemerintah tidak mengambil data pajak dari Sensus Ekonomi 2026. Kementerian Keuangan juga telah menyampaikan bahwa data perpajakan memiliki sumber tersendiri.
Penjelasan tersebut menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai pendataan ekonomi. BPS memastikan informasi yang warga berikan memiliki perlindungan hukum.
BPS Jamin Kerahasiaan Data
Undang-Undang mengatur perlindungan terhadap data responden sensus. BPS juga menerapkan aturan ketat untuk menjaga informasi yang masyarakat berikan selama proses pendataan.
Pihak yang membocorkan data sensus dapat menghadapi ancaman pidana. Ketentuan itu menjadi bentuk perlindungan BPS terhadap seluruh responden.
Edy menyebut BPS memakai data sensus untuk kepentingan statistik. Hasil pendataan membantu pemerintah melihat perubahan struktur ekonomi secara menyeluruh.
Sensus Bantu Pemerintah Susun Kebijakan
Sensus Ekonomi 2026 akan menggambarkan perkembangan berbagai aktivitas ekonomi di Indonesia. Pendataan mencakup usaha, UMKM, serta sejumlah sektor ekonomi lainnya.
Hasil sensus nantinya dapat menjadi bahan pemerintah dalam menyusun kebijakan. Informasi tersebut juga membantu pemerintah membuat program yang sesuai dengan kondisi masyarakat.
Karena itu, BPS mengajak masyarakat berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026. Data yang lengkap dan akurat akan membantu pemerintah memahami kondisi ekonomi nasional dengan lebih baik. (de*)
